oleh

30 Jaksa Berlatih ‘Miskinkan’ Koruptor dari KPK

LeaderBoard_700x120

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan 30 jaksa dari seluruh Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk melakukan studi banding mengenai pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan acara itu dimulai dari Pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Rombongan para jaksa itu diterima oleh perwakilan dari unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (labuksi), Irene Putrie.

“Tim Labuksi KPK akan berbagi pengalaman terkait pengelolaan barang bukti baik elektronik maupun non elektronik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/5/2018).

Selain studi banding, 30 jaksa yang menjabat Kepala Seksi ini juga mendapat pelatihan mengenai barang bukti dan barang rampasan. Diketahui Kejaksaan mempunya unit baru yaitu pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti di tingkat Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Tinggi.

Febri mengatakan setidaknya ada tiga poin penting yang diberikan KPK kepada para jaksa. Pertama mengenai pengelolaan barang bukti elektronik, kedua pengelolaan barang bukti non elektronik dan ketiga pengelolaan aset kasus korupsi.

“Nanti juga akan praktik pengecekan fisik dan maintain barang bukti kendaraan mewah. Sebelumnya juga KPK memberikan materi di Badiklat (Kejagung),” ujar Febri.

Labuksi miskinkan koruptor

Kedatangan para jaksa yang mewakili Kejati seluruh Indonesia ke KPK hanya untuk studi banding dan mendapat pelatihan dari Labuksi menimbulkan pertanyaan tersendiri, sehebat apakah unit ini? Dan bagaimana cara kerjanya?

Dilansir dari laman www.kpk.go.id, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Labuksi sebagai salah satu unit yang menjadi tulang punggung lembaga antirasuah untuk memiskinkan koruptor. Para pelaku korupsi memang kerap menyembunyikan hasil kejahatannya dari aparat penegak hukum.

“Ini cara pemiskinan koruptor yang melarikan berbagai aset negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Semoga hal ini efektif mengembalikan aset negara dan membuat koruptor jera,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Acara “Mengenal Lebih Dekat Unit Labuksi”, di Auditorium KPK, pada 2016 silam.

Tak hanya menyembunyikan hasil kejahatannya, koruptor bahkan juga menyamarkan dan menghilangkan jejak harta-harta tersebut agar tidak terendus oleh penegak hukum. Fenomena ini ternyata sudah diantisipasi KPK.

Secara khusus, KPK membentuk unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Unit ini secara khusus bertugas melacak aset-aset koruptor yang dengan sengaja dihilangkan, disembunyikan atau disamarkan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat.

Menurut Saut, KPK akan terus meningkatkan potensi dan kapasitas unit ini dalam mengendus aset-aset koruptor yang semakin lihai disembunyikan. Saut pun menyatakan pimpinan KPK berkomitmen akan membuat terobosan dalam hal pelacakan aset para koruptor, pengelolaan barang bukti dan pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Unit labuksi KPK dibentuk sejak 2008 dengan nama Unit Eksekusi. Pembentukan unit ini dilatarbelakangi oleh hasil inventarisasi atas seluruh perkara yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun belum dieksekusi. Penyebabnya, jumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat sedikit dan disibukkan dengan perkara-perkara baru.

LeaderBoard_700x120
Loading...

Baca Juga