oleh

Dua Miliar Lebih Anjuran Ketenagakerjaan Belum Terbayarkan kepada ABK Kapal LCT. Cipta Harapan XII

Banyuwangi, Detikfakta.id РSehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan Sebagai bahan pertimbangan sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2 tahun 2004 mediator mengeluarkan berupa anjuran nomor 567/4637/429.111/2016  senin 21 November 2016.

Para pekerja awak kapal LCT Cipta Harapan XII milik PT.Bahtera Ferry Sentosa yang melayani penyeberangan Ketapang Gilimanuk sejak 4 Juni 2016 anak buah (ABK) peserta  nakhoda (NKD) dinonaktifkan atau dirumahkan berdasarkan surat keputusan Direktur PT. Bahtera Ferry Sentosa Nomor : 02/Dir/BFS/VI/2016 yang Silam.

Nahkoda kapal lct Cipta harapan XII Muhammad syahlani membenarkan saat diwawancarai oleh awak media.
Sabtu, 15/8/18

” Saya dan ABK kapal sudah hampir 2 tahun kurang 2 bulan perusahaan kami tetap belum membayar hak-hak kami yang mana telah dianjurkan oleh mediator Disnakertrans Banyuwangi, padahal pihak perusahaan PT.BFS sudah pernah mengeluarkan surat keputusan bahwa kami telah dirumahkan atau di dinonaktifkan”. kata Syahlani

Baca Juga :  Penetapan PN Jakpus No 88 Tahun 2016 Diduga Tidak Berdasar Hukum

masih Syahlani di sela-sela pembicaraannya menerangkan bahwa perusahaan telah menelantarkan hak-hak kami sampai terkatung-katung menunggu kejelasan dan kesanggupan pihak perusahaan untuk membayar.

“Seperti pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator dalam 3 kali panggilan Sidang mediasi pengusaha tidak pernah hadir tanpa keterangan apapun maka sesuai ketentuan
pasal 14 ayat (4) kepmenakertrans nomor : 92/Men/VI/2004 mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data-data yang merujuk pada Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (3) menerangkan bahwa pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”. Tambahnya

Baca Juga :  Petugas Kebersihan Sekolah Diduga Cabuli Siswa SD

“Dan perlu saya tambahkan lagi keterlambatan pembayaran upah berlaku denda dengan asumsi suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah sebesar 12% pertahun dari 2 miliar 40 juta 906.000 ribu rupiah selama 1 tahun 10 bulan “. terang sahlani

“Harapan saya asosiasi atau Serikat Pekerja pelaut yaitu pergerakan pelaut Indonesia (PPI) yang ada di sini atau di Indonesia dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja pelaut”. Tutup Syahlani
(Edis)

Loading...

Baca Juga