oleh

Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamphobia (1)

Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamphobia. Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi 2014-2018. Oleh: Natalius Pigai, Kritikus, Aktivis. Di atas Jembatan Udara Nusantara, Jakarta-Manokwari, 22 Oktober 2018

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah dinilai secara paripurna, oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif. Karena itu tahun yang keempat ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier.

Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (iner sircle) Jokowi, Kerabat Penguasa, Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah.

Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 4 tahun berlalu. Empat tahun itu pula Jokowier, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti. Tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu. Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme. Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji. Pemerintah tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi.

Semua kata-kata memang enak didengar dan itu adalah kesimpulan kalian. Tentu saja, saya menghormatinya. Namun saya ingin bertanya. Bagaiamana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota ke Gubernur dan Presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun. Orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan. Kalau tidak dibekingi oleh kaum oligarki ekonomi maupun para taipan hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden. Udar Pristono diduga dibungkam.

Freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen. Namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika. Dengan mempermudah ijin eksport dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan, tidak utang luar negeri. Menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan. Antar institusi negara dibentrokan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, negeri maritim yang paceklik. Hukum Jahiliah kebiri. Kapitalisasi politik laut Cina Selatan yang suhu politiknya tidak pernah besar dan tidak akan pernah besar dengan pura pura dan menipu rakyat dengan mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik). Penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua. Jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Selama 4 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan. Tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya timbuh 10% per tahun, pengusaha hanya tumbuh 3%. Orang miskin hanya turun 1 digit padahal negara telah habiskan uang rakyat 8 ribu trilyun APBN.

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dgn hanya dilihat dari Mobil ESEMKA. Bikinan Solo yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto.

Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Bangsa Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yang menimpa ribuan bumi putra. Bahkan tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya. Padahal Jokowi janjikan Proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai hari ini.

Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke Pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu, Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah. Kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung? Memang berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, Aji mumpung dan itulah kekuasaan. Dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cederung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to korups, and will corupts absolutely). Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakat masih anonim dalam politik.

Sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan. Kondisi pemilih tahun 55 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik. sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik. Sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.

Kelompok tersebut yang sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung Ahok, pendukung Mega, pendukung Luhut, pendukung penguasa. Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap titah dewa. Devine Right of the King, seperti yang pernah dipraktekkan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut.

Semoga Jokowier, pendukung Jokowi tidak demikian. Sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang kritis dan rasional, Imparsial, objektif. Untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat. Bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan.

Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa. Tidak berdasarkan fragmentasi ideologi. Jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum individu. Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera. Karena mereka hamba sahaya kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban.

Loading...

Baca Juga