4 Dalil Hukum, HTI Bukan Ormas Terlarang
Oleh, Chandra Purna Irawan, SH., MH.
(Ketua BHP KSHUMI dan Sekjend LBH Pelita Umat)
Berkembang opini, ada yang menyatakan bahwa HTI sebagai ormas telarang. Menanggapi hal tersebut, saya akan menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut :
1. Bahwa SK KEMENKUMHAM yang dikeluarkan adalah memutuskan, menetapkan Mencabut Keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tanggal 02 Juli trahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Intinya bahwa SK KEMENKUMHAM ini mencabut status Badan Hukum Perkumpulan.
2. Bahwa Putusan PTUN Jakarta hanya menguatkan status pencabutan BHP HTI, tidak ada amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan membubarkan HTI atau menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, termasuk tidak ada amar putusan yang menetapkan ajaran Islam yaitu Khilafah sebagai ajaran atau paham yang dilarang.
3. Bahwa berbeda kasus Partai Komunis Indonesia (PKI), melalui TAP MPRS NO. XXV/1966, didalamnya tegas menyebutkan tiga hal. Pertama, pernyataan pembubaran PKI. Kedua, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketiga, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/leninisme, atheisme, komunisme.
4. Bahwa HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan. HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Dakwah yang dilakukan oleh HTI adalah mendakwahkan ajaran Islam, sebagai bentuk ibadah yang telah dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan.
Wallahualambishawab
