oleh

Pancasila dan Benahi Kaderisasi, Bagian Kedua

Pancasila dan Benahi Kaderisasi. Bagian Kedua dari empat Tulisan. Oleh: Tubagus Soleh, Ketum Babad Banten Nasional.

Kegagalan Partai Islam Masyumi di Majelis Konstituante dalam penentuan dasar negara pada tahun 1955 nampaknya meninggalkan trauma politik yang sangat dalam. Kekalahan politik level tinggi tentu saja menampar wajah para petinggi Parpol. Seolah tidak percaya tapi fakta.

Kekalahan politik itu juga meninggalkan kekecewaan namun minus intropeksi. Perlawanan politik dari petinggi Masyumi terhadap Rezim Soekarno dalam bentuk non parlemen ternyata berakibat sangat buruk yaitu pembubaran Masyumi beserta anderbownya GPII. Hingga kini kepres tentang pembubaran Masyumi dan GPII belum di cabut. Fakta ini mengajarakan kepada kita bahwa perjuangan politik haruslah sesuai koridor hukum politik yang berlaku. Jangan sekali kali keluar dari sistem permainan politik.

Dalam hal permainan Politik, secara jujur saya katakan, kita harus belajar banyak dari NU. Kemampuan NU dalam beradaptasi disetiap rezim sangat luar biasa. Meskipun bersebrangan misalnya di zaman rezim orba dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto,NU sangat mampu menunjukan geliat organisasinya. Misalnya, NU mampu memberikan dukungan moral spiritual dan politik ketika rezim Soeharto menentapkan Pancasila sebagai azas tunggal. Dan NU merupakan ormas yang pertama menerima keputusan pemerintah rezim Soeharto.

Sikap fleksibelitas yang ditunjukan oleh ‘politisi’ NU susah dicernah oleh ‘Politis kaca mata kuda’. Bahkan menuduh NU selalu tidak konsisten dalam garis perjuangan Umat Islam. Sebagai contoh,NU memilih masuk dalam barisan NASAKOM dan menjadi bagian dari rezim. Padahal di kalangan akar rumput NU vis to vis dengan PKI. Tercatat Banser Ansor merupakan organisasi yang paling banyak bentrok fisik dengan PKI dilapangan.

Baca Juga :  Dikotomi Cebong Kampret dan Disintegrasi Bangsa

Saya kira dengan fakta seperti itu, para politis Parpol Islam harus belajar politik dari NU. Sikap fleksibelitas bukan sikap munafik. Apalagi dalam stratak politik. Tapi merupakan kemampuan beradaptasi dalam setiap keadaan politik di setiap rezim. Maka saya tidak heran,hingga saat ini eksistensi NU masih terus diperhitungkan bahkan harga politiknya sangat mahal. Siapapun tokoh politik bila ingin mendapat legitimasi moral politik yang kuat haruslah mendapat restu dari NU.

Politik yang mengedepankan simbolitas Islam selalu menemukan jalan buntu dan berakhir mentok. Pembubaran Masyumi tahun 60-an dan penggabungan Parpol Islam dalam PPP serta kebijakan aztung Merupakan bahan renungan serius bagi para penggiat politik Islam di Indonesia.

Baca Juga :  Prabowo-Sandi Pasti Kalah Kalau Tidak Mendengarkan Relawan

Kesalahan cara berfikir,ketidakcermatan dalam membaca situasi kondisi serta ngotot dalam sikap politik tanpa mempertimbangkan arus utama kekuatan rezim sering kali menjadi penyebab kegagalan parpol Islam dalam memainkan perannya secara maksimal dalam mengawal kepentingan aspirasi umat Islam Indonesia.

Ketidaksesuaian antara jumlah kuantitas dengan suara yang diraih partai Islam harus menjadi bahan koreksi serius agar tidak berlarutnya gap yang sangat lebar ini.

Yang perlu disadari dan diterima dengan lapang dada oleh para politisi dan aktivis Islam adalah telah finalnya Pamcasila sebagai Ideologi dan dasar negara. Kita tidak perlu mengotak atik Pancasila. Apalagi bikin istilah yang njelimet seperti Pancasila bersyariah,NkRi bersyariah atau apalah namanya. Istilah seperti itu hanya membuat kecurigaan dan kontra produktif dalam perjuangan umat secara subtansial. Karena hal itu harus sudah kita anggap final.

Baca Juga :  Quo Vadis HUT Kabupaten Tangerang?

Yang perlu para porpol Islam lakukan hanya dua hal saja. Pertama,menerima keputusan politik pancasila sebagai dasar dan idelogi bangsa. Dan kedua,membenahi kaderisasi dengan wawasan ilmu Islam yang mengindonesia. Selama kedua hal tersebut diopeni secara serius, saya yakin masa depan parpol Islam akan bisa diterima oleh umat Islam sendiri.

Kaderisasi harus menjadi agenda utama yang prioritas dengan kurikulum yang mengindonesia, akan menjadi Jawaban dari keraguan banyak pihak terhadap parpol Islam dari tuduhan ingin merubah dasar negara pancasila dengan “Islam” bila menang pemilu.

Loading...

Baca Juga