oleh

JAKI Paparkan Pelaporan ke Pengadilan Kriminal Internasional Soal Tragedi 21-23 Mei

DETIKFAKTA.ID – Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusian Internasional (JAKI) Yudi Samsudi Suyuti menjelaskan bahwa pelaporan tragedi 21-23 Mei ke Pengadilan Kriminal Internasional seperti yang ramai dibicarakan di media sosial dan media massa bukanlah isapan jempol. Pelaporan ini dilakukan untuk memastikan apakah terjadi kejahatan kemanusiaan atau kejahatan agresi pada tragedi tersebut.

Demikian dijelaskan oleh Yudi pada konferensi pers yang diadakan di D hotel jalan Sultan Agung No.9 Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2019). Konferensi pers tersebut menjelaskan pemaparan tragedi kejahatan kemanusiaan 21-23 Mei dan penjelasan tentang pelaporan ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Ia menjelaskan, pada tanggal 20 Mei 2019 Jaki telah mengirim surat kepada presiden ICC. Surat ini diterima oleh Direktur Komuniasi ICC dan diketahui Aliansi Masyarakat Sipil di 126 negara. Dasar pengiriman surat karena situasi politik yang terjadi di Indonesia sudah memanas.

Baca Juga :  Neta S Pane: Jangan Sampai Kasus Kantor DPW PAN Di-peties-kan

“Kita minta dunia internasional termasuk ICC ini memantau situasi yang terjadi. Jika terjadi hal-hal yang berkaitan tentang kejahatan kemanusiaan atau kejahatan agresi, maka kita akan laporkan kembali,” kata Yudi.

Koordinator Eksekutif JAKI ini melanjutkan, saat ini Polri sudah membentuk tim pencari fakta dan Komnas HAM juga membentuk tim pencari fakta. JAKI percaya dengan kinerja 2 tim tersebut.

“Percaya dalam arti mendukung dan mengawasi sebagai sebuah institusi. Kita harus mengajak partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi 2 institusi. Atas kepercayaan itu, masalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresi kita belum membuat laporan detail,” jelas Yudi.

Meski belum memberikan pelaporan ke Pengadilan Kriminal Internasional, namun Yudi mencium adanya indikasi oknum elit yang terlibat pada tragedi 21-23 Mei. Ia melihat tragedi tersebut dipicu oleh orasi Prabowo yang menolak hasil penghitungan suara KPU. Orasi inilah yang memicu massa bergerak.

Kemudian Wiranto sebagai konseptor membentuk Tim Asistensi Hukum dan Keamanan Nasional. Hasil konsep itu kan kemudian diberikan kepada Presiden Jokowi yang kemudian diberikan kepada Kapolri Tito Karnavian sebagai eksekutor di lapangan.

“Pada tanggal 22 Mei, pak Jokowi sebagai presiden menyatakan bahwa “kita akan bersikap tergas kepada perusuh”. Perusuh yang dimaksud ini berarti tindakan kekerasan-kekerasan ini. Ini menurut kami. Tapi sekali lagi, ini bukan menuduh aktor-aktor tersebut, tapi untuk diinvestigasi. Kita minta diinvestigasi,” tegas Yudi.

Baca Juga :  Murahnya Tarif Ojek Online, Driver Hanya Bisa Pasrah

Aktor-aktor inilah yang seharusnya diinvestigasi terkait tragedi 21-23 Mei 2019. Keterangan dari aktor-aktor inilah yang akan memberikan titik terang terhadap kejadian yang memakan korban jiwa tersebut.

“Karena yang namanya street crime (kejahatan jalanan-red) itu tentu di situ tidak terlepas dari komando yang berkaitan langsung terhadap aksi pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Brimob,” ujar Yudi.

Sementara itu Nely Siringoringo dalam dialog tersebut lebih menyoroti tentang UU ITE yang dianggap tidak berimbang. Koordinator Bidang Korban Kejahatan Kemanusiaan JAKI ini menilai undang-undang tersebut sangat membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Karenanya ia berharap masyarakat berjuang untuk mencabut UU ITE.

“Intinya, kita sama-sama harus konsentrasi. Kita cabut UU ITE,” kata Nelly.

Baca Juga :  Kapolri Kunjungi Brigpol Dolfis Wambonggo, Korban Bentrok Oksibil Papua

Ia juga sangat menyesalkan atas ketidaktransparanan Aparat Kepolisian Kanit Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan UU ITE terhadap suaminya. Saat suami Nelly diperiksa di Polda Metro Jaya, penyidik tidak mau memberitahu siapa yang menjadi pelapor atas dugaan pelanggar UU ITE terhadap suaminya.

“Saya sangat kecewa dan sekaligus heran. Suami saya di panggil Polda sebagai saksi. Namun ketika saya tanya siapa yang melaporkan suami saya, pak Kanit tidak mau memberi tahu. Ini kan gak transparan,” ungkap Nelly. (ANW)

Loading...

Baca Juga