oleh

Gelombang Tuntutan Tangkap Bupati Buru Selatan Terus Berlanjut

DETIKFAKTA.ID – Praktisi Bursel (Parade rakyat Anti Korupsi kabupaten Buru Selatan) kembali datangi KPK minta Bupati Buru Selatan Tagop S Solissa segera dipenjarakan. Mereka juga meminta agar KPK segera bongkar dugaan skandal Korupsi APBD Buru Selatan tahun anggaran 2017.

Pada aksi yang ketiga kalinya ini, Praktisi Bursel menegaskan ke KPK pentingnya segera menangkap Bupati Buru Selatan. Selain menyelamatkan keuangan pemerintah daerah, penangkapan ini akan menghapus image di masyarakat Buru Selatan bahwa Tagop S Solissa adalah orang yang kebal hukum.

“KPK harus membuktikan bahwa Tagop S Solissa tidak kebal hukum. Karena masyarakat Buru Selatan menganggapnya seperti itu. Jangan sampai masyarakat berfikir KPK juga tidak berani memeriksa dan menangkap Bupati Buru Selatan. Dugaan permainan kotornya sangat nyata. Tidak cuma soal pengalihan uang negara 10 M ke rekening pribadi saja. Tapi diduga juga terjadi skandal Korupsi di APBD,” terang Orator Aksi, M Frans, Senin (5/8/2019) di depan Gedung KPK di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.

Baca Juga :  Ketua Umum KPN-GP: Bisa Gagalkah Pilpres 2019.?

Ia kemudian menyebut salah satunya adalah pengelolan honorarium pegawai tidak tetap (PTT) tahun anggaran 2017 senilai Rp.29.739.746.000. Berdasarkan hasil audit BPK RI, nilai ini  tidak sesuai dengan ketentuan. karena realisasi anggaran yang terjadi tidak sesuai dengan pembelanjaan tenaga PTT yang ditetapkan oleh Pemda Bursel.

Orator Praktisi Bursel ini juga menyebut ada perbedaan jumlah tenaga PTT antarayang dilaporkan Pemda Bursel dengan hasil audit BPK RI. Berdasarkan hasil audit BPK RI, PTT kabupaten Buru selatan berjumlah 2.460 orang. Sedangkan menurut laporan Pemda Bursel hanya sebanyak 2.200 orang.

“Berarti ada temuan penumpang gelap tenaga PTT sebanyak 260 orang. Kalau ada penumpang gelap, pasti ada uang gelap. Karena ada selisih jumlah. Ini mark up anggaran yang besar dan sangat nyata. Praktisi Bursel menduga Bupati Buru Selatan terlibat dalam urusan ini,” kata M Frans.

Aksi ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolik tuntutan Praktisi Bursel kepada KPK. Tuntutan ini diserahkan kepada staf Biro Humas KPK Ita Khoiriyah.

Baca Juga :  Brigade GPI: Anak Perusahaan Luhut Binsar Harus Bayar Tanah Rakyat Gorontalo Utara

Usai aksi, korlap aksi Praktisi Bursel Shemy Paty menegaskan bahwa korupsi di kabupaten Buru Selatan sudah pada tahap mengkhawatirkan. Jika dibiarkan tentu saja berakibat fatal pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada disana.

“Praktek korupsi di Kabupaten Buru Selatan sepertinya sudah mendarah-daging. Ini merupakan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dibiarkan oleh KPK Rl. Karena itu kami menyampaikan tiga tuntutan kepada KPK untuk segera ditindaklanjuti,”ujar Shemy Paty.

Tiga tuntatan tersebut adalah meminta KPK segera periksa skandal penggelapan APBD Bursel Tahun anggaran 2016 senilai 10 Milyar yang diduga kuat masuk ke rekening pribadi Bupati Bursel Tagop S Solissa. Praktisi Bursel meminta KPK segera periksa seluruh rekening gelap yang diduga kuat dibuat oleh semua SKPD di Kabupaten Buru Selatan tanpa ada SK Bupati.

Baca Juga :  Bahaya Kartel Bisnis Kesehatan Dibalik Kisruh BPJS

“Yang terakhir, kami meminta KPK segera bongkar dugaan skandal Korupsi APBD Buru Selatan tahun anggaran 2017,” tutup Shey Paty. (DVD)

Loading...

Baca Juga