oleh

Gerindra: Persoalan Kosongnya Wagub DKI Jakarta Sudah Selesai

DETIKFAKTA.ID – Kekosongan posisi Wagub DKI Jakarta sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri menjadi Calon Presiden 2019-2024 masih terus berlanjut.

Hal ini menarik perhatian Humanika Jakarta mengadakan diskusi publik bertajuk ” Kekosongan Wagub dan Kinerja Pemerintahan DKI Jakarta. Diskursus ini sudah menimbulkan berbagai dinamika di masyarakat.

Diskusi tersebut berlangsung di Teras Ngumpul, Rawamangun, Rabu (14/8/2019) dengan Pembicara M Syarif, dari Fraksi DPRD Partai Gerindra. Pengamat kebijakan Amir Hamzah serta ketua Humanika Jakarta, Rahmatullah sebagai moderator.

Anggota DPRD Fraksi Gerindra, M Syarief menjelaskan Gerindra sudah selesai dengan persoalan Wagub DKI Jakarta saat akhir februari setelah dilaksanakan proses fit and proper test.

“Untuk urusan ini dibagi dua periode, Enam bulan pertama dan kedua. Enam bulan pertama urusan partai pengusung, awal September sampai November proses fit and proper test, kemudian selesai februari akhir sudah selesai Gerindra Urusan Wagub sudah selesai,” katanya.

Baca Juga :  Panglima FSI: Kerusuhan 21-22 Mei Itu Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Kemudian ia menegaskan tidak ada niatan sedikitpun Gerindra untuk menghambat ataupun menghalangi proses pemilihan Wagub di ibukota.

“Kalau ada yang mengatakan Gerindra menghambat dan menghalangi, udah selesai,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa agar khalayak mengetahui bahwa Fraksi Gerindra di DPRD Jakarta telah mengikuti instruksi pimpinan pusat partai.

“Maksudnya supaya publik tahu bahwa kita telah jalankan perintah partai kok. Jadi kalau partai itu kan sifatnya hierarkis dan struktural, apa yang diperintahkan oleh pimpinan pusat dipastikan dilevel bawah itu harus patuh,” tambahnya

Politisi yang terpilih kembali sebagai dewan 2019-2024 ini juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan berlawanan dengan pimpinan pusat yang telah menetapkan wakil dari PKS.

Baca Juga :  Ketum KNPI Demisioner Tepati Janji Hadir di Kongres Lanjutan

“Saya begitu menekankan ,kita gak akan mungkin menolak perintah partai untuk mengajukan dua nama dari PKS. Kalau sudah ada kesepakatan dari pimpinan pusat,” paparnya lagi. (RYO)

Loading...

Baca Juga