oleh

Natalius Pigai Nilai Polisi Tidak Becus Tangani Kasus Papua

DETIKFAKTA.IDMantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai angkat bicara terkait kinerja polisi yang tidak becus menangani kasus Papua. Hal ini menyebabkan kondisi di Papua semakin memanas belakangan ini terutama di Wamena.

“Masalah di Papua itu karena aparat tidak mampu menunjukkan persoalan sebenarnya. Aparat lebih banyak berpolitik praktis di Papua,” ujarnya dalampernyataannya, Minggu (29/9/2019)

Pigai menegaskan, bahwa aksi yang terjadi adalah akibat dari ulah rasisme di Surabaya. Tetapi polisi malah mengalihkannya menjadi issue separatisme.

“Sebenarnya problem hari ini adalah Kasus rasisme, namun aparat alihkan soal separatisme,” imbuhnya juga sebagai putra asli Papua.

Natalius Pigai juga menjadi heran ketika Polisi bilang bahwa pelaku kerusuhan bukan orang Papua. Padahal ia punya data terkait pelaku kerusuhan di Wamena tersebut.

Baca Juga :  Debat Soal Energi, Pangan dan Infrastruktur, Sebuah Opini Natalius Pigai
“Kasus hari ini adalah pecahnya puncak gunung Es atas kebencian akut seluruh orang Papua baik berasal dari Wamena Baliem, Wamena Barat, Pesisir Papua Utara, Selatan, Papua Barat semua orang Melanesia bersatu mengusir pendatang, tetapi justru polisi mengatakan bukan orang Papua,” tambah Natalius Pigai.

Kemudian ia memaparkan ulah aparat yang terkadang mengadu domba orang asli Papua dan kaum pendatang. Orang Papua akhirnya meluapkan puncak kekesalannya kepada aparat dengan kerusuhan.

Selain itu aparat juga membiarkan perilaku-perilaku patologi sosial berkembang di Papua seperti jual minuman keras, penjaja seks komersial, membiarkan Togel merajalela

“Aparat tidak pernah netral dan lebih cenderung melindungi pendatang ketika persoalan hukum yang melibatkan rakyat Papua. Berbagai tekanan dan teror yang selalu dihadapi rakyat Papua makin lama kebenciannya makin menumpuk,” tambahnya

Baca Juga :  Presiden: Tak Ada Tempat untuk Kelompok Kriminal Bersenjata

Tindakan represif yang dilakukan para aparat ini dinilainya sudah usang. Hal semacam ini mirip praktek-praktek rasialisme dan apartheid yang pernah dilakukan di negara- negara lain pada abad ke- 20 ke bawah.

“Sifat-sifat segregatif yang dipertontonkan aparat seperti ini sebenarnya praktek-parket rasialisme dan apartheid yang pernah dilakukan di negara- negara lain pada abad ke- 20 ke bawah,” ucapnya

Ia menyarankan agar kedepan pemerintah ataupun aparat agar tangani kasus ini secara profesional. Selain itu juga diperlukan kejujuran seperti karakter orang papua pada umumnya.

“Kalau mau membantu negara kerjakan profesional agar kepercayaan rakyat Papua bisa pulih. Bangsa Melanesia ini orang-orang jujur dan apa adanya jadi ketika negara bertindak jujur dan apa adanya maka rakyat pasti menghormati tetapi kalau tidak jujur maka sudah pasti mereka marah,” pungkasnya. (RYO)

Baca Juga :  Limbah PT LAK Diduga Cemari Lingkungan
Loading...

Baca Juga