oleh

Pengamat Hukum: Perppu KPK Bukan Hal Yang Mendesak

SUARAMERDEKA.ID – Maraknya desakan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas revisi UU No.30/2002 (Perppu KPK) dinilai berlebihan. Hal ini diungkapkan oleh Amsori, Pengamat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama

“Indonesia saat ini belum dalam kondisi yang genting sehingga penerbitan Perppu bisa dianggap melebihi kewenangan presiden,” kata Amsori, dalam jumpa pers di Kantor KMI, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

Amsori lantas menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan dengan revisi UU KPK agar melakukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Kontitusi. Menurutnya hal ini merupakan langkah yang lebih tepat karena sudah diatur dalam konstitusi.

“Jika mengacu aturan hukum yang ada, jika ada undang-undang yang sudah disahkan namun tidak diterima oleh sebagian masyarakat, bisa dibatalkan dengan mekanisme uji materi (judicial review) di MK. Upaya ini untuk mengevaluasi undang-undang yang dinilai melanggar konstitusi,” imbuhnya

Ia kemudian menegaskan penerbitan Perppu KPK saat ini justru akan menjatuhkan kewibawaan pemerintahan sebelumnya. Hal ini akan mencerminkan ketidakmatangan lembaga tersebut dalam mengatur jalannya roda pemerintahan.

Baca Juga :  Serpihan Pesawat Lion Air JT-610 Ditemukan di Tanjung Karawang

“Jika presiden mengeluarkan Perppu sama halnya dengan menjatuhkan kewibawaan pemerintah yang sebelumnya baru disahkan oleh DPR,”tuturnya

Amsori pun memberikan solusi – solusi terkait polemik yang ada terkait Perppu KPK. Karena ia menilai UU tersebut adalah upaya penguatan KPK agar lebih profesional dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.

“Tetap mendukung Undang-Undang KPK yang baru disahkan oleh DPR RI, menolak penerbitan Perppu oleh Presiden, mendukung Judicial Review Undang-Undang KPK yang baru, dan mempercepat pelantikan komisioner KPK yang baru,”pungkasnya. (RYO)

Loading...

Baca Juga