oleh

Aksi Unjuk Rasa BEM SI Jabotabek Banten Dikritisi Ketua BEM

DETIKFAKTA.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar BEM SI Jabodetabek Banten yang mendesak diterbitkannya Perppu KPK ternyata menuai kritik dari salah satu Ketua BEM salah satu universitas negeri. Aksi yang diklaim bakal menurunkan jutaan mahasiswa ini dihadiri hanya sekitar kurang lebih 150an mahasiswa.

Jumlah tersebut berdasarkan pantauan detikfakta.id di titik aksi Patung Kuda, Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Mereka berasal dari berbagai kampus Jakarta dan Banten.

Salah satu mahasiswa, Budi (nama samaran) mengaku sebenarnya aksi tersebut sudah dilarang oleh pihak rektorat kampus masing- masing. Budi adalah Ketua BEM salah satu fakultas dari universitas yang tergabung dalam BEM SI. Ia mengaku mereka mereka berkeras melakukan aksi karena ada instruksi dari Presiden Mahasiswa masing-masing universitas

Saat ditemui, Budi tidak bergabung bersama temannya untuk ikut aksi. Ia hanya memantau teman-temannya, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  Ia menyeyangkan aksi tersebut karena dilakukan di saat detik-detik pelantikan presiden dan wakil presiden. Budi khawatir, tujuan mereka baik, namun malah jadi petaka buat mereka.

“Saya khawatir aksi unjuk rasa ini yang menurut mereka tentang Perppu KPK yang mendesak presiden untuk cepat-cepat dikeluarkan, malah ada maksud-maksud tertentu. Saya melihat ada kesan dipaksakan,” katanya.

Ia melanjutkan, kesan dipaksakan ini bisa dilihat dari rata-rata peserta aksi mendapatkan info aksi dari medsos FB, Instagram. Selain itu, tidak ikutnya beberapa universitas seperti UI dan Trisakti menambah kesan tidak adanya koordinasi yang baik.

“Ini tidak ada. Berarti ini kan patut dicurigai. Ada apa di balik semua ini. Jangan sampai niat kita yang awalnya luhur, malah dimanfaatkan oleh pihak lain mas” ungkapnya kepada detikfakta.id.

Budi juga mengatakan, jika memang aksi unjuk rasa ini benar dari hati nurani mahasiswa, pasti pihak rektorat tidak akan menghalang-halangi. Selain itu, aksi tersebut juga tidak mendapatkan ijin resmi dari Polda Metro Jaya.

“Ya kalau memang tujuan mereka untuk memperjuangkan nasib rakyat tentunya aksi mereka tidak akan dihalangi oleh pihak rektorat kampus. Setahu saya, aksi tersebut juga tidak ada ijin resmi dari Polda Metro Jaya,” tambahnya. (ANW)

Loading...

Baca Juga