oleh

Anggota DPR Adopsi Ide Jokowi Omnibus Law Terkait Pemilu Serentak

DETIKFAKTA.ID – Anggota DPR Komisi II dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menyatakan lembaganya akan melakukan omnibus law terkait pemilu. Hal itu terkait dengan gugatan sebagian kalangan masyarakat ke MK terkait UU Pemilu.

“Karena itu kita akan coba konsep omnibus law yang diwacanakan presiden kita bisa adopsi dalam seluruh UU kepemiluan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pileg, Pilpres, Pilkada,” katanya usai menghadiri acara bedah buku “Keadilan Pemilu”di Hotel Acacia, Jakarta pada Rabu (7/11/2019).

Kamrussamad yang mewakili Dapil III Jakarta ini menegaskan akan memulai pembahasan omnibus law UU Pemilu ini mulai 2020.

“Itulah yang akan kita singkronkan dalam tahun 2020, masa persidangan ke II,” imbuhnya

Selanjutnya terkait kekosongan Gubernur yang akan terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada 2022 akibat digabung ke 2024. Kamrussamad akan menunggu respon masyarakat dan mempelajari regulasi yang ada.

Baca Juga :  PP GPI Fokus Benahi Organisasi, Instruksikan Kader Tidak Turun ke Jalan

“Kita lihat nanti aspirasi dari masyarakat yang berkembang, yang kedua kita juga masih perlu waktu untuk sinkronisasi peraturan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Khoirul Amin SH menerangkan Omnibus Law adalah penyederhanaan UU dari segi jumlah agar tepat sasaran.

“Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi bisa prosedur juga lebih bisa sederhana dan tepat sasaran, idealnya ya,” ujarnya. (RYO)

Loading...

Baca Juga