oleh

Kabid SDA Dinas PUPR PKP Ditunding Gagal

DETIKFAKTA.ID – Ketua Bapemperda Dewan Kapuas, Algrin Gasan menuding Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas gagal dan tidak mampu menjalankan tugas diamanatkan pemerintah daerah.

“Sebaiknya oknum Kabid SDA PUPR mengundurkan diri. Karena dengan dibatalkan atau gagalnya proses penetapan Lelang Rehabilitasi Saluran di Desa Saka Mangkahai merupakan bentuk gagalnya dan tidak mampu,” tuding Algrin Gasan melalui pesan singkat, Kamis (5/12/2019).

Menurut Legislator senior Partai Golkar ini, bahwa seorang dengan jabatan Kabid harus mampu melaksanakan tupoksi secara baik. Maka dengan gagal proses pelelangan secara perencanaan yang baik, akan berdampak kacau balaumya operasional dan pelaksanaan secara tehnis.

Seharusnya sebagai seorang Kabid SDA, ia bisa mempertimbangkan aspirasi di masyarakat. Rakyat sangat membutuhkan realisasi kegiatan rehabilitasi saluran air sebagai sarana sangat penting dan mendesak bagi masyrakat di desa Saka Mangkahai. Jika hal seperti ini terjadi, justru berpotensi menimbulkan konflik kegaduhan di masyarakat Saka Mangkahai. Berpotensi juga menimbulkan ketidakpastian serta kekecewaan bagi pelaku dunia usaha yang sudah mengikuti proses Lelang. sebut waket Komisi II dewan kapuas ini.

Baca Juga :  Wabup Kapuas Pimpin Pisah Sambut 2019 ke 2020
“Hanya di akibat tidak Konsisten, tidak berkomitmen dan tidak aspiratif dalam menjalankan tupoksinya sebagai Kabid SDA PUPR Kapuas” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas.

Lanjutnya, rehabilitasi saluran ini betapa sangat dibutuhkan masyarakat. Karena merupakan wadah transportasi yang selalu dilewati. dan satu-satunya jalur air yang bisa sebagai sarana masyarakat menuju kebun dan ladang.

“Sangat menyesalkan proses lelangnya dibatalkan oleh pemerintah daerah. Saya prihatin dan kecewa karena masyarakat menyampaikan proposal dan usulan melalui saya. Dan sudah saya perjuangkan untuk menjadi program kegiatan dan sudah dianggarkan pada APBD P 2019,” ujar Algrin.

Ia menegaskan, sikapnya ataskejadian ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat daerah pemilihannya. Saluran ini adalah akses satu-satu masyarakat yang mudah dan cepat menuju kebun dan ladang mereka.

Baca Juga :  Tahun Baru Moment Peningkatan Etos Kerja

Menurutnya, oknum Kabid SDA perlu dievaluasi dan diganti. Karena gagal dalam memperjuangkan dana DAK dari pemerintah pusat, khususnya untuk bidang Pengairan /SDA. Pada tahun 2019 dan 2020, sangat minim dana DAK yang bersumber dari pemerintah pusat, padahal dana di pemerintah pusat sangat berlimpah.

“Sekali lagi kita berharap kegiatan rehab ini dan bisa dilanjutkan rehab. Saluran ini sangat segera di butuhkan masyarakat desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan,” tutupnya. (HER)

Loading...

Baca Juga