oleh

DPRD HSU Kaji Perda Walet dan Penyertaan Modal PDAM di Kapuas

DETIKFAKTA.ID – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (DPRD HSU) Kalimantan Selatan berkunjung ke Kabupaten Kapuas. Mereka menggali referensi beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas di dewan HSU.

“Kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran DPRD HSU (Amuntai) datang ke Kapuas urun rembuk terkait beberapa perda,” kata Setwan Kapuas, Hidayatullah selepas pertemuan, Kamis (16/1/2020).

Beberapa informasi terkait salah diantaranya pihak Dewan HSU (Amuntai) menggali informasi terkait perda sarang walet dan Perda Penyerataan modal kepada PDAM

“Apa yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah Kapuas tentang Perda sarang walet dan Perda Penyertaan modal kepada PDAM kita sampaikan sampai berdiskusi dan urun rembuk,” jelas Bang Dayat sapaan mantan Asisten I Setda Kapuas ini.

Baca Juga :  Danang D'Academy dan Paguyuban Seniman Banyuwangi Berdamai
Ditempat yang sama, Ketua DPRD HSU (Amuntai), Almien Ashar Safari menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kapuas usai melakukan pertemuan dengan Dewan Kapuas.

“Kami lihat di DPRD Kabupaten Kapuas ini sudah memiliki Raperda tentang pajak sarang burung walet dan Raperda penyertaan modal PDAM,” ungkap Almien, saat itu durang rapat Gabungan komisi DPRD Kabupaten Kapuas.

Saat ini, pihak Dewan HSU sedang melaksanakan pembahasan dua raperda tersebut bersama pihak eksekutif, selain itu juga ada dua Raperda lain yaitu retrebusi perijinan tertentu dan retribusi jasa umum.

“Sehingga ada dasar bagi kami untuk meniru dan mengadopsi hal-hal yang perlu kami masukan ke dalam Raperda Kami,” ucap legislator muda itu dari Partai Golkar ini.

Baca Juga :  Satu Pelajar Tewas Akibat Tawuran di Kembangan

Dikatakan pihaknya melakukan perubahan Raperda yang masih mempunyai kendala.

“Yang masih menjadi kendala kami adalah Raperda pajak sarang burung walet, sehingga perlu kami melakukan kaji banding ke daerah yang telah menyelesaikan Raperda sarang burung walet tersebut,” ungkapnya.

Kendati pihaknya tidak spesifik ke sarang burung waletnya tetapi didalam Perda mengenai pajak daerah tadi ada substansinya mengenai sarang burung walet,

“Nah disitu kami masih ada perdebatan antara eksekutif dan legislatif untuk menentukan tarifnya. Untuk mencari dasar itu kami perlu menggali referensi ke daerah lain, untuk memberikan persentase pajaknya berapa sehingga kami kesini,” jelasnya.

Terkait pajak penyertaan modal PDAM, menurutnya di HSU terkendala sumber airnya sehingga ia bertanya bagaimana sumber air bersihnya. Karena di Kapuas dan di HSU tidak memiliki gunung dan hamparan airnya luas, di HSU dengan rawanya di Kapuas dengan pasang surutnya, sehingga ada memiliki kesamaan, sehingga kita perlu menggali referensi ke sini juga. Diharapkan dengan kunjungan tersebut mendapatkan hasil yang memang bisa diadopsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (HER)

Baca Juga :  Wabup Kapuas Pimpin Pisah Sambut 2019 ke 2020
Loading...

Baca Juga