oleh

Defisit APBN Meningkat, Rencana Utang Menguat, Opini Ratna Munjiah

Defisit APBN Meningkat, Rencana Utang Menguat

Oleh: Ratna Munjiah (Pemerhati Sosial Masyarakat)

Pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak Pandemi Corona alias COVID-19 dan melindungi perekonomian nasional. Untuk memenuhi dana tersebut, salah satunya pemerintah melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

700 Covid DF

Defisit anggaran yang melebar ke 6,27% itu setara Rp 1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp 990,1 triliun.

Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh detikcom, pemerintah hingga saat ini sudah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp 420,8 triliun hingga 20 Mei 2020.

Nantinya, total utang senilai Rp 990,1 triliun ini dengan penerbitan SUN secara keseluruhan baik melalui lelang, ritel, maupun private placement, dalam dan atau luar negeri.

Sesuai dengan draf tersebut, outlook pembiayaan mencapai Rp 1.633,6 triliun, di mana rinciannya pembiayaan defisit Rp 1.028,5 triliun, pembiayaan investasi dan lain-lain Rp 178,4 triliun, dan utang jatuh tempo senilai Rp 426,6 triliun. Adapun dari total pembiayaan, pemerintah sudah melakukan penarikan pinjaman sekitar Rp 148,0 triliun, sehingga total penerbitan SBN ditambah SPN/S jatuh tempo tahun 2020 sebesar Rp 35,6 triliun menjadi Rp 1.521,1 triliun. (https://finance.detik.com//berita-ekonomi-bisnis/d-5012484/perppu-corona-sah-jadi-uu-defisit-apbn-melebar).

Setelah pengesahan Perppu Corona, pemerintah memiliki wewenang besar (tanpa perlu restu DPR) untuk mencari “jalan keluar) atas problem defisit anggaran (APBN) dan bisa diduga bahwa jalan yang ditempuh adalah dengan utang asing baru maupun penerbitan surat utang negara. Padahal keduanya memiliki dampak buruk dan bahaya bagi fundamental ekonomi maupun kemandirian bangsa.

Baca Juga :  Agus Flores: Saya Membantu Pembeli Aset Lelang Untuk Mendapatkan Haknya

Hingga kini, negara senantiasa bergantung pada asing, semua permasalahan diselesaikan dengan utang utang dan utang, padahal utang ini sendiri sungguh sangat berbahaya bagi kedaulatan suatu bangsa. Menyedihkan tentu, Indonesia negeri yang kaya, namun pada faktanya kekayaan yang ada tidak dapat dikelola untuk mencukupi kebutuhan rakyat justru penguasa dan pemilik kebijakkan selalu mengambil jalan pintas dengan berutang, yang ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi penanggung jawab atas utang tersebut.

700 Covid DF

Dengan dalih untuk memperbaiki ekonomi negara yang ambruk akibat pandemi, negara berkeinginan menambah utang. Begini jadinya negeri ini, jika dipimpin oleh sistem rusak ditambah lagi penguasa dan pemilik kebijakkan yang tidak memiliki kemampuan. Sampai saat ini pemerintahan Jokowi terlalu sering berutang yang utang tersebut dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing.

Pemberian utang oleh asing tentu tidak mungkin secara gratis. Pasalnya selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Di antaranya diiisyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik asing. Jelas sudah bahaya yang mengancam negeri ini. Alih-alih akan memperbaiki ekonomi negara, justru rakyat akan semakin menderita.

Baca Juga :  Soal Uigur, Zeng Wei Jian Termakan Propaganda China Komunis

Utang ini tentu menjadi ancaman nyata. Sejatinya sebelum adanya wabah, negeri ini telah dihadapi dengan segudang permasalahan, tak mengherankan jika dengan adanya wabah ini maka permasalahan negeri ini semakin bertambah. Sehingga melebarnya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi, berbagai permasalahan tersebut masih harus dihadapi oleh rakyat negeri ini.

Tak dapat disangkal, bahwa semua persoalan yang ada tersebut adalah buah dari leluasanya kaum kapitalis dan imperialis (penjajahan) menancapkan pengaruhnya di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak memperdulikan syariat Allah SWT, sehingga rakyatlah yang harus menerima getirnya kehidupan ini.

Padahal Allah telah memperingatkan kita dalam firman-Nya. “Siapa saja yang berpaling dari peringatan-ku sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit (QS.Thaha (20):124)”. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan para penguasa yang menipu rakyatnya dengan ancaman yang keras. “Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat. Sementara dia dalam keadaan menipu (menghianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya (HR Al Bukhari dan Muslim).

Kerusakan dan penderitaan yang terjadi pada rakyat Indonesia karena sampai saat ini pemerintah berkiblat pada kapitalisme-liberalisme dalam penerapan kebijakan publiknya. Hal yang bathil inilah penyebab utama rakyat Indonesia semakin menderita, ibarat kata pepatah “bak ayam mati di lumbung padi”. Akibat penerapan sistem yang rusak, akhirnya negeri ini semakin rusak. Hal ini tentu berbeda jika Islam diterapkan.

Baca Juga :  Sekjen GPI: Jawa Timur Butuh Suara Lantang La Nyalla di DPD RI

Dalam sistem Islam negara tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang dengan praktik ribawi yang sangat merugikan umat. Baik kerugian secara substansial, maupun hilangnya ridho dan berkah Allah SWT. “Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya,” (HR al- Bukhari dan Muslim).

Kembali kepada syariat Islam adalah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan negeri ini. Dari segala problematika kehidupan, baik saat terjadinya wabah ataupun tidak. Penerapan ekonomi syariah mampu mengelola kekayaan dan perekonomian negara. Dan mampu menyediakan sumber dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki ambruknya ekonomi akibat pandemi.
Dalam sistem Islam Utang dengan bunga (riba) apalagi dari asing tidak akan bisa masuk sebab hal itu diharamkan oleh agama. Sehingga dampak buruk akibat utang dapat dihilangkan.

Kemandirian dalam negeri pun bisa diwujudkan sebab liberalisasi yang menyebabkan ketergantungan tidak akan terjadi. Sudah seharusnya segala hal yang bertentangan dengan syara harus dicampakkan, segeralah kembali pada aturan Islam. Karena hanya Islamlah satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini. Dimana Islam akan membangun kemandirian umat. Dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah dari Allah SWT, karena semua dibangun semata-mata di atas dasar ketakwaan. Wallahua’lam.

700 Covid DF
Loading...

Baca Juga