oleh

Kuasa Hukum Sebut Video Yudi Syamhudi Viral Karena Sengaja Diledakkan

DETIKFAKTA.ID – Sidang lanjutan penyebaran berita bohong dan membuat keonaran dengan terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat “Pendiri Negara Rakyat Nusantara” dengan ancaman hukuman 1 sampai 9 tahun penjara.

Sidang pembacaan dakwaan pada Senin (15/6/2020) ini digelar secara virtual dengan aplikasi zoom. Terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti berada di Bereskrim Mabes Polri dan JPU di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kuasa hukum dan majelish Hakim di PN Jakarta Selatan. Sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 13 00 WIB ini molor hingga dimulai pada pukul 18.00 WIB.

Pada pembacaan dakawaan, JPU menyatakan Yudi Syamhudi Suyuti dituduh melanggar pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Adapun ancaman hukumannya, pasal 14 ayat 1 selama 9 tahun, pasal 14 ayat 2 selama 3 tahn dan pasal 15 selama satu tahun.

Dari tim kuasa hukum Yudi Syamhudi Suyuti yang berjumlah 9 orang, 4 orang yang menghadiri sidang tersebut. Keempat orang tersebut Tonin Tachta Singarimbun SH., Efendi SH, Suta Widhya SH dan Julianto Sembiring SH.

Kuasa Hukum Sebut Video Yudi Syamhudi Viral Karena Sengaja Diledakkan
Suasana sidang pembacaan dakwaan Yudi Syamhudi Suyuti digelar secara virtual dengan aplikasi zoom, Senin (15/6/2020)

Usai sidang, Efendi menjelaskan bahwa dalil dakwaan yang dikemukakan oleh JPU lemah dan obscure (kabur). Ia melihat, dakwaan JPU tidak memenuhi unsur hukum yang kuat.

Artinya dakwaan itu unsur-unsur hkumnya lemah. Dari delik-delik yang dilakukan oleh mereka. Misalnya tidak ada video. Kan mereka bilang ada videonya. Katanya disiarkan videonya, padahal (saat konferensi pers tahun 2015-red). Kan wartawan tidak datang. Itu kan menurut saya belum ada unsurnya,” kata Efendi.

Sementara itu Suta Widhya menampik apa yang dikakukan Yudi Syamhudi Suyuti dalam video tersebut disamakan dengan membentuk gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia menjelaskan bahwa pria yang juga menjadi Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) tersebut membuat video tersebut untuk sebuah penelitian ilmiah.

“Justru yang dilakukan Yudi adalah mencoba untuk merangkul mereka untuk kembali ke NKRI. Sukses yang dilakukan Yudi itu pada saat mennyelesaikan masalah yang di Aceh. Itu yang mengispirasi Yudi untuk melakukan penelitian,” ujar Suta.

Ia mengaku heran dengan pernyataan JPU yang menyatakan video Yudi Syamhudi Suyuti tentang Negara Rakyat Indonesia telah membuat keonaran. Ia mengingatkan, video tersebut dibuat pada tahun 2015. Ia bahkan menduga video tersebut sengaja dibuat viral untuk kepentingan tertentu yang merugikan kliennya.

“Tidak ada membuat keonaran. Selama 5 tahun tidak ada apa-apa. Saya pun kaget. Berita ini sudah 5 tahun, tiba-tiba meledak. Diledakkan. Disa dilihat itu (pergerakan-red) pembacanya. Tiba-tiba sejuta, tiga juta, lima juta,” tegasnya.

Suta melihat ada kejanggalan pada video penelitian Yudi yang tiba-tiba viral secara instans, lima tahun kemudian. Ia menjelaskan, kejanggalan-kejanggalan tersebut sudah diungkapkan dalam eksepsi yang akan dibuat oleh tim kuasa hukum.

Ditempat yang sama, istri Yudi Syamhudi Suyuti, Nelly Siringo Ringo, mengapresiasi tim kuasa hukum suaminya. Menurutnya, eksepsi dari kuasa hukum secara terang benderang menjelaskan bahwa tidak ada unsur hukum dalam kasus yang menjerat suaminya.

“Tahun 2015 tidak menimbulkan kegaduhan. Kenapa di 2020 setelah diviralkan oleh seseorang. Justru itu yang menjadi unsur kegaduhan. Karena itu saya minta suami saya dibebaskan. Karena tidak terbukti apa yang dituduhkan pada suami saya,” tegas Nelly. (ANW)

Loading...

Baca Juga