oleh

Ada Hiden Agenda Terhadap RUU BPIP Wajib Di Tolak

Ada Hiden Agenda Terhadap RUU BPIP Wajib Di Tolak. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Panca Sila.

Penolakan terhadap RUU HIP yang kemudian Pemerintah menantang arus dengan menganti nya dengan RUU BPIP akan semakin panjang persoalan ini , sebab kehendak rakyat menolak bukan karena masalah RUU nya tetapi subtansi yang menjadikan BPIP sebagai penafsir tunggal Ideologi Pancasila itu yang di tolak ,walau Tap MPR no XXV/1966 dimasukan sebagai konsederan ,dan Pancasila tidak lagi dengan Panca Sila 1 Juni yang dapat di peras-peras dan Ketuhanan yang berkebudayaan dihapus tetapi semua itu sudah bisa di tebak oleh tokoh-tokoh Umat ya begitu itu yang akan terjadi , tetapi tokoh-tokoh yang meprotes itu otak nya lebih encer kalau soal Panca Sila ndak bisa lagi dibohongi , ditipu dengan berbagai dalih

Panca Sila itu tidak bisa ditafsir tanpa kembali pada UUD 1945 asli , sebab UUD 1945 asli itulah tafsir Panca Sila ,jadi Ideologi Negara berdasarkan Pancasila ya UUD 1945 dari Pembukaan , Batang tubuh , dan Penjelasan nya .mana mungkin Panca Sila ditafsir dengan Individualisme, Liberalisme , Kapitalisme seperti pada UUD 2002 hasil amandemen .apa mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem Liberal , Kapitalisme .jadi dari sini saja sudah tidak mungkin Panca Sila ditafsir oleh BPIP , apa mau ngarang-ngarang tafsir panca Sila ?

Mari kita buka sejarah supaya semakin jelas arah nya mau kemana , Jokowi , Megawati , Prabowo , Puan Maharani , Bambang Soesatyo ,dan ketua-ketua partai politik jelas tidak paham Panca Sila sebab merekalah pelaku Liberalisme ,Kapitalisme dalam sistem politik di negeri ini bagaimana mungkin Pancasila di setubuhkan dengan Individualisme , Liberaisme ,Kapitalisme dengan sistem Presidenseil yang jelas basis nya individualisme , kekuasaan diperebutkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang , kuat-kuatan , curang-curangan sudah terbukti keputusan MA yang menyatakan pasangan Jokowi Mahruf Amin tidak sah dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden sebab KPU membuat keputusan yang melanggar UUD 1945 .

Jokowi juga tidak paham terhadap Pancasila kitidak pahaman itu dengan mengusung jargon “Saya Panca Sila “ bagaimana membuat Jargon saya Panca Sila kalau ini didefrensialkan maka turunan nya menjadi “ Saya Ke Tuhanan Yang Maha Esa “ apa paham yang begini ini ? semua ikut anut Grubyuk buat jargon Saya Panca Sila yang mereka ngak ngerti makna nya .apa mau jadi seperti Korun menjadi Tuhan . aneh nya para Intelektual , rektor akademisi , dan yang mengaku akhli tata negara ngak ada yang protes untuk meluruskan sudah jelas ngawur justrus semua mengikuti “ Saya Panca Sila “

Ciri negara berideologi Pancasila yang tidak dipunyai oleh Sistem Parlementer maupun sistem Presidenseil adalah sebagai berikut :

Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR , merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan MPR adalah yang menjalankan kedaulatan rakyat .

Didalam UUD 1945 Bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.jadi MPR lah Lembaga tertinggi

Ada nya politik rakyat , Politik pembangunan kehendak rakyat yang disebut GBHN , Garis-garis Besar Haluan Negara , inilah politik kehendak rakyat akan dibawah kemana negara ini tergantung kehendak rakyat .

Presiden adalah Mandataris MPR , sebab Presiden mendapat mandat dari MPR untuk menjalankan Politik rakyat atau GBHN ,jelas Presiden bukan petugas partai sebab Presiden bukan presiden nya kelompok atau golongan tertentu saja tetapi Presiden rakyat Indonesia.

Dari ketiga ciri khas negara berideologi Panca Sila sudah diamandemen jadi negara ini sudah tidak berideologi Panca Sila , kalau sudah begini peran BPIP itu mentafsirkan Ideologi Panca Sila dari mana ?

Cuplikan Sidang BPUPKI.
Soepomo IIN :

1. “Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia”. Ini terkandoeng dalam pemboekaan.

Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ialah mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan mengerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Djadi negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Akan tetapi negara, menoeroet pengertian di sini, menghendaki seloeroehnja, seloeroeh rakjat. Itoe satoe hal jang haroes tidak boleh tidak kita loepakan.

Baca Juga :  TNI AL Berpangkat Mayor Marah-Marah di Polsek Jatinegara

2. Tadi soedah dioeraikan oleh Ketoea Panitia Penjelenggara Oendang-oendang Dasar, negara kekeloeargaan jang berdasar atas hidoep kekeloeargaan dan boekan sadja hidoep kekeloeargaan ke dalam, akan tetapi djoega keloear.
Di sini telah termaktoeb dalam pemboekaan negara jang menimboelkan hidoep kekeloeargaan Asia Timoer Raja.
Djadi dengan ini, dengan menerima ini, kita djoega menerima aliran pikiran jang akan membentoek negara jang berdasar atas kekeloeargaan, tidak sadja terhadap kepada keloearga negaranja, akan tetapi terhadap keloear, jaitoe kita sebagai anggota dari persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raja. Dengan inipoen kita insaf kepada kedoedoekan Indonesia sebagai negara dalam lingkoengan Asia Timoer Raja.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam pemboekaan, ialah negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Itoe pokok jang terkandoeng dalam pemboekaan.
Oleh karena itoe sistem negara jang nanti akan terbentoek dalam oendang2 dasar djoega haroes demikian berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan. Memang aliran-aliran ini sesoeai dnegan sifat-sifat masjarakat Indonesia jang pada waktoe persidangan Dokuritsu Zyumbi Tyosakai pertama djoega soedah saja oeraikan di sini.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandoeng dalam pemboekaan, ialah negara berdasar kepada ke-Toehanan, menoeroet dasar kamanoesiaan jang adil dan beradab. Oleh karena itoe, oendang-oendang dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan pemerintah dan pemerintah negara d.l.l. penjelenggara negara oentoek memelihara boedi-pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoeh tjita-tjita moraal rakjat jang loehoer.

5. Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam pemboekaan, ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaannja pendoedoek terbesar dalam lingkoengan daerahnja, ialah pendoedoek jang beragama Islam, oleh karena di sini dengan begitoe terang dikatakan, negara berdasar kepada ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja. Dengan itoe negara memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar, ialah jang beragama Islam sebagai kemarin dengan pandjang lebar djoega telah dioeraikan dan sesoedahnja toean Abikoesno berpidatoe, sidang dewan boelat moefakat, tentang pasal ini.

Perkataan-perkataan ini hasil dari gentement agreement, dari 2 golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itoe pasal ini haroes kita pegang tegoeh. Artinja soedah kita kompromis, soepaja kita dapat mempersatoekan kedoeanja. Kemarin djoega, gentlement agreement itoe berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar kompromis itoe, gentlement agreement itoe, kedoea-doea pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada jang dikompromis. Sebab kalau begitoe, melanggar kepada dasar kemanoesiaan jang telah kita terima dan dasar keoetamaan jang kita telah terima dalam pemboekaan.

Dalam panitia sebetoelnja panitia malah bertindak lebih daripada hanja kata-kata jang dalam pemboekaan ini. Panitia, maka termasoek anggota-anggota baik dari golongan Islam jaitoe Kjai Wachid Hasjim dan Agoes Salim dan djoega wakil-wakil dari golongan lain jang tidak golongan Islam misalnja toean Latuharhary, Maramis djoega ada di sitoe. ……………..

Majelis Permusyawaratan Rakyat .
Bukan hanya pasal-pasal yang diamandemen diganti dengan Individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme UUD 2002 hasil amandemen juga mengamandemen Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 , pokok pikiran ke tiga ialah negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan.itu pokok yang terkandung didalam pembukaan diganti dengan pemilihan langsung dan kedaulatan rakyat di koptasi oleh partai politik ,bagaimana mau ngomong ideologi Panca Sila kalau ideologi Negara berdasarkan Pancasila telah diamandemen apakah terus dengan RUU BPIP akan melakukan tafsir Panca Sila menurut persepsi nya ?

Baca Juga :  Tugas Kepala Daerah Melayani Rakyat Bukan Memenangkan Jokowi

Cuplikan Panitya 5 Hatta.
Dalam pada itu yang menjadi pokok pembicaraan mengenai asas dan dasar Negara ialah bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Dasar dan bentuk susunan dari sesuatu negara berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial negara itu.

Kita tidak bisa meniru belaka susunan negara lain, yang patut dipandang sebagai teladan. Apa yang baik dan adil untuk sesuatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Kalau kita hendak membangun negara Indonesia yang merdeka, adil dan makmur, haruslah dasar dan susunan negara sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.

Pada waktu kami merancang Undang-Undang Dasar 1945, kami telah dapat menyaksikan akibat-akibat dari susunan negara-negara Barat (Amerika Serikat, Eropah Barat). Dasar susunan negara-negara itu ialah perseorangan dan liberalisme. Segala sesuatu didasarkan atas hak dan kepentingan seseorang. Ia harus bebas dalam memperkembangkan daya hidupnya di segala lapangan (ekonomi, sosial, budaya, agama dan lain-lain), sehingga meng-akibatkan persaingan maha hebat antara seseorang dengan orang lain, antara negara dan negara lain, berdasarkan egoisme yang hanya mengutamakan kepenting-annya, baik perseorangan maupun negara.

Hal demikian itu menimbulkan sistem Kapitalisme di mana seseorang memeras orang lain (explotation de l’homme par l’homme) dan Imperialisme, di mana suatu negara menguasai dan menjajah negara lain. Dalam pada itu tidaklah ada landasan moral yang dapat membatasi nafsu bertindak dan berbuat seseorang terhadap orang lain atau suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Perang Dunia ke-I (1914-1918) adalah akibat yang nyata dari pandangan hidup Liberalisme, seperti yang diutarakan di atas tadi. Sistem tatanegara demikian itu yang mengutamakan kepentingan perseorangan dan kebebasan hidup tanpa landasan moral, menimbulkan keangkaramurkaan, membikin kacau-balaunya dunia lahir dan bathin, sebagai semangat perseorangan tersebut.

Maka dari itu, tatanegara, tata hukum dan pandangan hidup demikian itu, tidaklah sesuai dengan lembaga sosial dari masyarakat Indonesia asli, sehingga jelaslah bahwa susunan hukum negara-negara Barat, yang berlandaskan teori-teori perseorangan dari para ahli pemikir seperti Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu dan lain-lain dari Perancis serta John Locke, Hobbes, Thomas Paine dan lain-lain dari Inggeris dan Amerika, tidak dapat diambil sebagai contoh yang baik bagi Indonesia.

Demikian pula contoh yang diberikan oleh dasar susunan negara Sovyet-Rusia tidaklah cocok bahkan bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli. Tatanegara Sovyet-Rusia berdasarkan pertentangan kelas, menurut teori yang diajarkan oleh Mark, Engels dan Lenin, yakni teori ”golongan”. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain, agar hanya suatu golongan saja yang memegang kekuasaan negara, yakni golongan kaum buruh (Dictatorship of the proletariat).

Teori ini timbul sebagai reaksi terhadap negara ”kapitalis” yang dianggap dipakai sebagai perkakas oleh kaum ”burjuis” untuk menindas kaum buruh. Kaum burjuis itu mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lemah.

Maka perobahan negara Kapitalis menjadi negara Sosialis/Komunis menjadi dasar dan tujuan gerakan buruh internasional.

Dalam mencari dasar dan tujuan Negara Indonesia haruslah dilihat kenyataan struktur sosialnya, agar supaya negara dapat berdiri kokoh-kuat untuk bertumbuh sebagai ruang gerak bagi rakyat dengan ciri khas kepribadiannya.

Adapun struktur masyarakat Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia oleh rakyatnya sejak zaman purbakala sampai sekarang.

Kebudayaan Indonesia itu ialah perkembangan aliran pikiran, yang bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin. Manusia Indonesia dihinggapi oleh persatuan hidup dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha-Esa, di mana ia menjadi makhluk-Nya pula. Semangat kebathinan, struktur kerokhaniannya bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan bathin itu, dia hidup dalam ketenangan dan ketentraman, hidup harmonis dengan sesama manusia dan golongan-golongan lain dari masyarakat, karena sebagai seseorang ia tidak terpisah dari orang lain atau dari dunia luar, dari segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut paut, berpengaruh-mem-pengaruhi.

Baca Juga :  KPPU Akan Gelar Sidang Kartel Tiket Pesawat

Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatupadu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kolektivitas, dalam suasana persatuan. Sifat ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan lain.

Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan.
Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat.

Oleh karena itu, kepala rakyat yang memegang adat, senantiasa memper-hatikan segala gerak gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Para pejabat negara, menurut pandangan tatanegara asli, ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya.
Jadi menurut pandangan ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya.

Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan se-seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamat-an hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Pandangan ini mengenai susunan masyarakat dan negara berdasar ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müler, Hegel dan lain-lain di dunia barat dalam abad 18 dan 19 yang dikenal sebagai teori integralistik.

Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Panca Sila.

Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan, berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya.

Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistem kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistem itu.

Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga keluar, sehingga politik luar Negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa.

Kita bisa merasakan sekarang sejak amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia tidak lagi mengunakan sistem Kolektivisme, Integralistik,Organis, dengan masyarakat dan negara berdasar ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müler, Hegel.

Amandemen UUD 1945 telah menganti dengan Demokrasi Liberal ,Pertarungan banyak-banyakan suara kalah menang, kuat-kuatan , mayoritas minoritas jelas bertentangan dengan
Panca Sila ,sudah sangat jelas negara ini sudah tidak berideologi Panca Sila dengan diamandemen nya UUD 1945 .

Ada Heden agenda didalam RUU BPIP , bagaimana mau membina Ideologi Panca Sila kalau mereka adalah telah mengkhianati Panca Sila dengan mengamandemen Ideologi Negara Panca Sila ,hari ini pemerintah dan DPR adalah pelaku sistem negara Liberal , Kapitalisme , mereka menjalankan Pemilu, Pilkada , Pilpres yang bertentangan dengan Panca Sila .

Akhir nya kita bisa menebak arah kemana yang akan di tuju Oleh BPIP kalau tidak menafsirkan Panca Sila menurut kehendak nya .

Oleh sebab itu bagi rakyat Indonesia yang cerdas dan sadar bicara Panca Sila adalah bicara UUD 1945 asli , tidak ada tafsir Panca Sila selain UUD 1945 Asli .ADA HIDEN AGENDA TERHADAP RUU BPIP WAJIB DI TOLAK .

Loading...

Baca Juga