oleh

Intruksi PDI-P Sudah Tidak Digubris Kadernya?

Intruksi PDI-P Sudah Tidak Digubris Kadernya?

Dirulis oleh: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik.

“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut,”

[Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, 6/12/2020].

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto merespons penangkapan sejumlah kadernya dalam kasus Korupsi oleh KPK. Hasto menyebut, partainya telah berulang kali mengingatkan para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar jangan korupsi.

Atas penetapan tersangka kadernya, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penyalurab Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, Hasto kembali mengingatkan kadernya agar tidak korupsi. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI-P, Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.

Sekjen PDIP ini menyatakan partainya menghormati langkah KPK dalam memproses hukum Juliari. Ia menyerahkan sepenuhnya uapaya KPK untuk mendalami dan memproses kasus tersebut ke meja hijau.

Terkait kasus yang menimpa Mensos, Bupati Cimahi dan Banggai Laut, publik memang mulai mempertanyakan komitmen PDIP dalam memberantas korupsi. Sebab, tiga kader PDIP ini menambah deret panjang kadernya yang menjadi pasien KPK.

Adapun terkait pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristianto, yang mengungkap Partainya melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, bisa mengkonfirmasi beberapa hal:

Pertama, ungkapan itu hanyalah lips service, sekedar pemanis di bibir untuk menutup malu PDIP. Mengingat, bukan kali ini saja kader PDI-P yang dicokok KPK.

Publik juga paham, korupsi dan demokrasi adalah saudara kandung. Apa yang dilakukan oleh kader PDIP, sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh kader partai lainnya.

Kedua, kader PDIP bandel, membangkang pada titah partai. Kader tak lagi mempedulikan himbauan atau instruksi DPP, bahkan dari sang Ketum Megawati.

Partai yang seperti ini, mengkonfirmasi partai yang ringkih. Tidak layak memimpin. Berbahaya jika diberi amanah mengelola kekuasaan.

Ketiga, PDIP tak punya pilihan sebab dalam demokrasi berbiaya politik tinggi, korupsi menjadi solusi. Demokrasi dan korupsi, tak mungkin dipisahkan.

PDIP sadar, ada getah politik dibalik setiap nangka kekuasaan yang dinikmati partai. PDIP tak terlalu menganggap korupsi sebagai aib, sehingga pernyataannya masih normatif.

Berbeda dengan Prabowo Subianto dalam kasus korupsi Edhy Prabowo. Ketum Gerindra tersebut sampai mengungkit masa lalu Edhy yang diangkat dari selokan, 25 tahun yang lalu.

Apapun alasannya, korupsi tak bisa dibenarkan. Korupsi tak mungkin bisa diberantas, jika negeri ini masih menerapkan sistem Demokrasi

Loading...

Baca Juga