oleh

Sidak Komisi IV DPRD Banyuwangi Terkait Galian C Belum Ada Tindaklanjutnya?

DETIKFAKTA.ID – Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait informasi maraknya galian C berlangsung pada 8 April 2021. Namun hingga kini, hasil sidak tersebut disebut-sebut belum ada tindaklanjut yang signifikan.

Pada sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Banyuwangi lalu, mereka mendatangi tiga wilayah yang disebut-sebut terdapat tambang galian di area pertanian. Tiga kecamatan tersebut terbagi menjadi daerah pemilihan (dapil) 1 dan dapil 2. Pada dapil 1, lokasi yang didatangi adalah Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro. Sedangkan 3 lokasi lainnya di Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi dan Desa Bedewang, Kecamatan Songgon.

Di Klatak luas galian kurang lebih 20 hektar dengan kedalaman 20 – 30 meter. Untuk di Desa Pengantigan dan Bedewang luasnya antara 10 – 20 hektar dengan kedalaman sekitar 10 meter.

Pada sidak tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda yang memimpin kegiatan tersebut mengaku kaget. Karena hampir semua galian C beroperasi di lahan produktif.

“Satu titik di dapil 1, dapil 2 tiga titik. Banyak lahan yang digali merupakan persawahan. Kita akan tindaklanjuti dengan Dinas Pertanian,” ungkap Ficky.

Ia menuturkan, sidak dilakukan dalam rangka menjalankan tupoksi pengawasan karena Banyuwangi punya aset alam yang produktif. Ia menyebut, Komisi IV merasa khawatir terhadap kelestarian alam mengingat Banyuwangi sudah menjadi kota wisata.

Dituturkan pula, maraknya galian C yang beroperasi di lahan pertanian dikhawatirkan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Selain itu, menurutnya, kebetulan Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu wilayah lumbung padi Provinsi Jawa Timur.

Sidak Komisi IV DPRD Banyuwangi Terkait Galian C Belum Ada Tindaklanjutnya?

Tindaklanjut Sidak Galian C Komisi IV DPRD Banyuwangi

“Kita sudah berkoordinasi dengan bersurat ke Dinas Pertanian dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Cuma saat ini kita masih terbentur dengan agenda pansus,” kata Ficky kepada awak media, Senin (26/4/2021).

Terkait rekomendasi ke aparat penegak hukum (APH), Ficky mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum melakukannya.

“Kita belum membuat rekomendasi ke APH. Karena kita masih nunggu klarifikasi jawaban dari Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu,” paparnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi belum bersedia dikonfirmasi.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Sesalkan Belum Adanya Tindaklanjut Hasil Sidak

Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Andi Purnama ST MT mengaku menyesalkan belum adanya tindaklanjut tatas sidak yang dilakukan. Ia mengingatkan, sebagai wakil rakyat, semua biaya sidak dibiayai oleh negara dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Sidak yang dilakukan Komisi IV itu kan atas nama lembaga negara yang dibiayai oleh keuangan bersumber dari negara dan dilakukan atas beberapa fraksi partai atasnama masyarakat. Jadi ya harus ada bentuk pertanggungjawabannya,” terang Andi melalui sambungan selular, Senin (26/4/2021).

Ia menuturkan, seharusnya Komisi yang terjun ke lapangan sudah mempunyai kesimpulan awal.

“Komisi IV paling tidak harus ada hipotesis hasil temuan fakta di lapangan dan rekomendasi yang dilakukan setelah sidak tersebut dilakukan. Jangan semaunya sendiri, yang cenderung subyektif mengatasnamakan komisi,” pungkas Andi. (EST)

Loading...

Baca Juga