oleh

Ditolak Bupati Taggerang Pekerja Honorer Tuntut Jadi CPNS

DETIKFAKTA.ID –  Pekerja Honorer( Tenaga Harian Lepas)  berinisial  AHS  bekerja di Pemda kabupaten Tangerang dari tahun 1985 hingga 2006, menuntut haknya untuk diangkat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS).

Demikian disampaikan H.Hulia Syahendra  saat dikonfirmasi detikfakta.id  melalui chat whatsap,selain sebagai  tim hukum LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Tanggerang,Ia juga  menjabat sebagai  Ketua LSM GMBi Distrik Kabupaten Tanggerang, Kata dia, dari tahun 2006 hingga 2019 tidak pernah diberitahu tentang kelulusan yang bersangkutan.

“Menurut Bupati  umurnya bukan 43 tahun tapi 53 tahun pada saat ikut ujian ditahun 2006, karena lahirnya tahun 1953  ke 2006 kan 53 tahun padahal lahirnya tahun 1963 sehingga tahun 2006 umurnya 43 tahun menurut Bupati  lahirnya tahun  1953 tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Bupati Tangerang baru memberitahukan AHS tidak memenuhi syarat sebagai CPNS tahun 2019, jadi 2006 hingga 2019 AHS masih diperpanjang terus sebagai Tenaga Kerja Kontrak tidak pernah diberitahu kenapa tidak lulusnya ,” Kata Hulia, Melalui sambungan Whatsap (5/10/2021).

Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Tangerang  menyayangkan  dengan peristiwa tersebut apa lagi  AHS pekerja honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun di Pemkab Tangerang, dengan peristiwa itu  LSM GMBI Distrik kabupaten Tanggerang melayangkan Surat Gugatan Perbuatan dugaan melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri Tanggerang, yang rencananya persidangan Pidana tersebut  akan digelar pada tanggal 18 Oktober 2021.

“Mereka  berempat itu lulus tiga diangkat CPNS satu tidak diangkat karena menurut Bupati tidak memenuhi syarat, jadi dia lulus tapi tidak diangkat menjadi CPNS,” tutur Hulia.

Persidangan tanggal 18 Oktober 2021 akan dipimpin oleh Majelis Hakim Elli Istianawati,SH selaku Ketua Majelis, R.Aji Suryo,SH.,MH selaku hakim anggota, Sucipto,SH.,MH selaku hakim anggota, dalam permohonan nya agar Pihak Pemerintah Kabupaten Tanggerang  yang beralamat, Jalan H.Somawinata No.1 ,Kadu Agung, Tiga Raksa Tanggerang provinsi Banten yang di duga melawan Hukum di hukum untuk membayar ganti kerugian.

“LSM GMBI Distrik Kabupaten Tanggerang akan Bergerak apa bila ada Masyarakat yang Terzolimi,”  tutup Hulia. (ANW)

Loading...

Baca Juga