oleh

Andi Purnama : Proyek Pelebaran Trotoar  DPU CKPP Banyuwangi,  Kebijakan Yang Ciptakan Argumentasi, Alasan Yang Ambigo

DETIKFAKTA.ID — Pembangunan pelebaran trotoar oleh Dinas PU CKPP Banyuwangi, dijalan susuit tubun  kecamatan/kabupaten Banyuwangi menjadi perhatian Andi Purnama.

Menurut Andi Purnama,ST, MM, Pemerhati kebijakan publik dan Pembangunan, Usai tinjau lokasi, Jum’at siang 19/11/2021. Dalam rangka penataan  kawasan kuliner pada area trotoar  yang nantinya akan dilebarkan. dengan bertujuan meningkatkan pelayanan, justru Dapat mengorbankan daerah wilayah milik dan pengawasan jalan. ini justru dihambat dan diturunkan daya dukungnya, kapasitasnya, dengan mengakomodir sekelompok kepentingan.

Menciptakan argumentasi dan alasan yang ambigu, yang di maksud bertentangan dengan tujuan kebijakan yang diambil terhadap aturan dan perundangan yaitu UU Jalan No.38 Tahun 2004, UU yang mengatur Pejalan Kaki maupun Lalu Lintas dan Angkutan No.22 Tahun 2009. Alinyemen horizontal dari elevasi jalan yang menurun dari arah Barat menuju arah Timur, dengan jarak cukup pendek, berpotensi terjadinya peristiwa laka lantas/kecelakaan lalu lintas sehingga dapat merugikan banyak pihak.

“Dengan adanya proyek tanpa kajian rekayasa manajemen lalu lintas, infrastruktur dan tata ruang, maupun kajian akademik dalam pola menyusun rancang bangun design/rekayas dari suatu perencanaan jalan, pola perubahan struktur ruang, justru akan menciptakan problem baru kedepan, semakin tinggi tingkat permasalahan yang berdampak atas proyek pembangunan ini (indikator keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban), kemacetan dan penumpukan kendaraan diruas jalan ini tidak dapat terhindarkan,” Kata Andi Purnama. , Kepada detikfakta.id, melalui WA, Sabtu (19/11/2021).

Lanjutnya, situasi akan semakin berbahaya apabila hulu kemacetan telah mencapai penumpukan kendaraan pada ruas simpang jalan dan jalur utama. Memperlebar Pedestrian seharusnya ada ruang hijau yang terkonversi sebagai pengganti ruang kapasitas jalan yang akan dijadikan ruang pejalan kaki.

“Atau mengorbankan bangunan dengan ganti untung, seperti yang dilakukan pada kota lainnya.Tidak ruang terbuka hijau (RTH) dihilangkan dengan maksud volume, kapasitas, kecepatan. atau memperlebar badan jalan dengan membagi hitungan konversi RTH tersebut” ujarnya

Secara prinsip, layanan lalu lintas dan kapasitas jalan tetap terjaga/kondisi existing dalam upaya menambah layanan kapasitas dengan memperlebar dan mempertinggi layanan kendaraan. Tidak boleh dan sangat dilarang untuk menghambat, memperkecil, menghalangi laju dan arus lalu lintas, apalagi akan menyebabkan resiko keselamatan berkendara, serta kerugian besar pada masyarakat luas, dari dampak dan resiko kebijakan yang melanggar peraturan dan perundangan, diantaranya pengancaman dengan konsekwesi dan sangsi yang cukup berat bagi siapa saja, karena ancaman yang dinyatakan berlaku pada “Setiap Orang” atas dasar perbuatan “Pidana” dengan ancaman kurungan maupun denda.

Perlindungan masyarakat dengan Undang-Undang Tentang “Jalan” No. 38 Tahun 2004, pada pasal  62 dan 63 mengatur pada setiap orang yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ancaman tindak pidana, juga pada Undang-undang (UU) tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” , Kedua produk hukum tersebut lebih memberatkan pada “setiap orang”, dengan tidak melihat latar belakang tertentu, menyebabkan kerugian dan keselamatan banyak orang.

Dalam membuat satu kegiatan dan kebijakan pembangunan yang melanggar dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan dianggap sebagai “penyebab” menurunnya funsi jalan sehingga terjadi kerugian dan keselamatan masyarakat luas.

“Dan apabila yang melanggar pejabat itu, melekat kewenangannya melakukan keputusan dan kebijakan dengan “kesewenangan” tanpa didahului analisa hukum dan perencanaan teknis, maka konsekwensinya  akan ditambah 1/3 sebagai unsur pemberat, karena dia mengetahui tapi tidak mematuhi melaksanakan dan justru membuat pelanggaran dan kesewenangan pejabat publik,”  tutupnya  . (EST)

Loading...

Baca Juga