oleh

Portalisasi Menuju Kelurahan Menuai Polemik ,H.Dali : Kebijakan Harus Adil dan Selamatkan Masyarakat

DETIKFAKTA.ID-Kebijakan portalisasi menuju kantor kelurahan kembali menuai kritik dari masyarakat. Dalam diskusi yang berlangsung di grup WhatsApp Tiker Kecil pada Minggu (12/1/2025), H. Dali Madali, seorang tokoh masyarakat yang dikenal dengan kepeduliannya terhadap warga, memberikan pandangan kritis namun konstruktif terkait isu tersebut.

Menurut H. Dali, kebijakan portalisasi harus memperhatikan keseimbangan kepentingan semua pihak, bukan hanya anak sekolah atau jam operasional kelurahan.

“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya tegas.dalam pesan tertulisnya di grup WhatsApp Tiker Kecil Minggu (12/1/2025).

Solusi Fleksibel Untuk Akses Darurat.

H.Dali menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan, terutama untuk kebutuhan mendesak.

“Portal boleh ditutup, tapi harus ada mekanisme yang memudahkan. Petugas portal atau RT/RW sebaiknya diberi kewenangan membuka portal saat ada situasi darurat, seperti rapat di luar jam kerja atau keadaan genting,” tambahn

Keamanan Jadi Sorotan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh menambah risiko keselamatan warga.

Jangan sampai masyarakat dipaksa melawan arah atau mengambil jalur alternatif yang justru membahayakan. Keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Pentingnya Musyawarah dan Tanggung Jawab.

H. Dali juga mendukung rencana pembuatan surat resmi untuk Kepala Asrama Gulkarmat JU agar kebijakan portalisasi ini dapat dievaluasi. Namun, ia menekankan perlunya musyawarah yang melibatkan semua pihak.

“Surat pernyataan tanggung jawab penting dibuat, tapi jangan lupa duduk bersama. Semua pihak harus bicara, dari warga, pengelola portal, kelurahan, hingga Gulkarmat. Kebijakan ini harus diterima semua pihak,” ungkapnya.

Sebagai penutup, H. Dali menegaskan prinsip dasar dalam mengambil kebijakan publik.

“Keseimbangan kepentingan, keselamatan, dan tanggung jawab adalah kunci. Jangan sampai keputusan yang diambil malah merugikan masyarakat banyak,” pungkasnya.

Isu ini diperkirakan akan terus bergulir hingga ada titik temu yang jelas. Langkah pembuatan surat resmi dan musyawarah diharapkan mampu menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan polemik portalisasi ini. (ANW)

Loading...

Baca Juga