oleh

Malika Dwi Ana: Refleksi Sembilanpuluh Tahun Sumpah Pemuda

Refleksi Sembilanpuluh Tahun Sumpah Pemuda “catatan kecil pojok warung kopi ndeso”

Oleh: Malika Dwi Ana
(Pengamat Sosial Politik – Penggiat Institute Study Agama dan Civil Society)

Sembilanpuluh tahun lalu, 28 Oktober 1928 para generasi muda yang tergabung dalam Jong Java, Jong Soematera, Jong Ambon, Jong Selebes, Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, dan organisasi-organisasi pemuda lainnya mengadakan Kongres Pemuda ke-II. Kongres Pemuda II (1928) yang diselenggarakan tanggal, 27-28 Oktober 1928, keputusannya dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yakni; ikrar bersama tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda ini berangkat dari kesadaran bahwa kita berbeda dan beragam. Banyak suku, ras, dan bahasa. Karenanya kita perlu meneguhkan tekad untuk bersatu, yang semestinya kita perbaharui tiap tahunnya. Bukan sekedar seremonial tahunan tanpa muatan.

Bahwa sejak tanggal itu, 28 oktober 1928, lewat kongres Pemuda II seluruh perwakilan pemuda yang berasal dari daerah yang masih bersifat lokalisme menyuarakan serta berikrar menyatukan diri dalam satu bangsa, bahasa dan tanah air satu yakni Indonesia. Tekad dan ikhtiar kesatuan bangsa, kesatuan bahasa dan kesatuan tanah air ini menjadi awal kekuatan kaum muda untuk menyuarakan pentingnya sebuah persatuan ditengah-tengah penindasan kolonialisme. Kekuatan bangsa Indonesia dalam melawan penindasan kolonialisme saat itu adalah kekuatan persatuan. Semangat persatuan yang kokoh ini juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kolonialisme, imperialisme dalam menjarah dan mengeksploitasi bangsa Indonesia.

Baca Juga :  Kapolri Kunjungi Brigpol Dolfis Wambonggo, Korban Bentrok Oksibil Papua

Pendiri-pendiri bangsa ini juga paham betul yang menyatukan bangsa ini adalah keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang merdeka, adil dan makmur. Sekarang, apa yang kita pahami tentang tiga hal itu? MERDEKA, ADIL DAN MAKMUR?

Realitas yang terjadi, kita memang merdeka, tetapi sudahkah menjadi tuan tanah di negeri sendiri? Merdeka ternyata untuk meneguhkan posisi kelas yang sama. Kesenjangan disegala bidang terjadi. Yang kaya semakin kaya. Yang miskin tetap miskin. Hanya bendera yang berganti menjadi merah-putih. Penindasan tetap berjalan dengan berganti tuan. Dan tentunya format yang disesuaikan jaman.

Dan seiring dengan perkembangan situasi sosial, ekonomi, politik selama sembilanpuluh tahun sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, sepertinya kini mengalami sebuah degradasi semangat dan cita-cita yang luar biasa parah. Penurunan semangat dan cita-cita ini tidak lepas dari peran kekuasaan yang tengah berkuasa serta mengabaikan perjalanan history kebangsaan. Sejak orde baru berkuasa dan membuka kran investasi seluas-luasnya menjadikan pintu masuk bagi kekuatan imperialisme untuk menjarah dan mencaplok bangsa ini. Regulasi pro kapital dan investasi menjadikan bangsa ini menjadi pusat untuk penyediaan bahan baku, tenaga kerja serta pasar komoditas bagi negara-negara kapitalis.

Dan hari-hari ini kita ribut di tempat yang salah. Bicara soal mayoritas vs minoritas padahal yang mesti kita capai adalah keadilan sosial. Kemajuan bersama. Mayoritas bangsa ini bukan Islam, tapi mayoritas adalah miskin.

Bercermin dari sejarah sembilanpuluh tahun lalu yang berpijak pada local wisdom leluhur, para pemuda pernah berkonggres dan bersatu demi kemerdekaan, bermusyawarah untuk mufakat, demi menjadi tuan tanah yang berpijak di tanahnya sendiri. Mengapa kini bangsa ini mengalami banyak kemunduran dalam hal persatuan? Gaduh demi identitas yang tidak jelas, berkubu-kubu, ribut tak berkesudahan karena fanatisme pada junjungan, dan lalu melupakan kepentingan yang lebih besar untuk maju bersama.

Baca Juga :  Djoko Santoso: Pindah ke Solo Ikuti Gerilya Jenderal Besar Sudirman

Sejarah mengajarkan, perjuangan Ki Hajar Dewantara, Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, HOS Tjokroaminoto, Hatta, Soekarno adalah untuk mewariskan Indonesia ini untuk dibangun dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika atas dasar keadilan sosial. Maka tinggalkan one man one vote yang berbiaya tinggi dan membelah kohesi sosial bangsa, kembali ke demokrasi Pancasila (sila ke 4) yang mengedepankan musyawah mufakat. Kembali bersatu, demi berdaulat, dan berkeadilan, serta berkemakmuran, seperti dituliskan dalam Preambule UUD 1945.

Jadi, masihkah sumpah kita sama seperti Sembilanpuluh tahun yang lalu?
Kopi_kir sendirilah!
Mari merenung bersama..
#kopitalisme
#kopilosophi
#Malawu_OmahKopi
Loading...

Baca Juga