oleh

Penegak Hukum Jember Belum Sentuh Pertambangan Galian C Ilegal

DETIKFAKTA– Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, kegiatan usaha pertambangan pasir, batu dan tanah uruk atau istilah umumnya disebut pertambangan Galian C .

Telah diatur tata cara hak dan kewajibannya dimana salah satu kewajiban utama bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan pertambangan. Diwajibkan untu-k memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Khusus Pertambangan Galian C di kabupaten Jember terdapat hampir 50 titik kegiatan. Tersebar di seluruh wilayah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak.  Dalam data geografis terdapat 400 bukit-bukit kecil  Gumuk berbentuk gugusan tanah yang lebih tinggi. Dan merupakan bagian rona bentang alam pada wajah bumi yang berada di kabupaten Jember Provinsi jawa timur .

Cadangan strategis tak terbaharuakan berupa pasir, batu dan tanah uruk yang disediakan oleh alam di kabupaten Jember telah terjadi Eksploitasi besar besaran secara tidak bertanggung jawab dengan melakukan pengerukan perbukitan menggunakan alat berat Eksavator yang diduga melawan hukum dengan tidak memiliki izin.

Sepertinya terjadi pembiaran dan terkesan tutup mata oleh pejabat setempat, bahkan Kepolisian Resort Jember  dibawah  komando kendali AKBP Kusworo  SH.Sik.MH  terkesan tidak berdaya dalam penegakan hukumnya.

Baca Juga :  Presidium Aktivis 212 Ciamis Siap Menangkan Jokowi di Priangan Timur

Perwira dengan dua melati yang telah sukses  mengantarkan Polres Jember meraih predikat WBBM. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kemenpan RB 2017. Dengan tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan. Mengayoman dan pelayanan kepada masyarakat benar benar diuji kinerjanya dengan adanya pelaku pertambangan Galian C tidak berizin. Yang  terkesan membandel dan tidak takut pada sanksi hukum.

Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan informasi pelaporan yang telah disampaikan oleh masyarakat disebabkan dampak kegiatan penambang galian C  telah merusak infra struktur jalan hingga menyisakan perlubangan yang becek. Selas,13/1/2019

“Padahal baru saja dilakukan pengaspalan jalan oleh pemerintah, belum ada satu tahun sudah rusak parah ” demikian penuturan warga masyarakat Desa Mrawan Kecamatan Mayang yang sedang melintas

Baca Juga :  Galian C Ilegal Wirolegi Jember Terus Beroperasi

Kritik pedas juga sempat disampaikan oleh  Agus Sakera aktivis penggiat anti korupsi  Ketua LSM Investigasi Nasional saat ditemui di kantornya Jalan Kalimantan No. 346 Balung Jember, Selasa (15/1/2019).

“Sebenarnya kalau pihak kepolisian berkemauan serius dalam penegakan hukum. Dengan menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomer 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  pasal 158 yang berbunyi : setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,pasal 40 ayat (3),pasal 48,pasal 67 ayat(1),pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tentunya akan dapat memberikan efek jera. Sehingga pelaku usaha akan bersungguh sungguh dan serius mengurus izin,” papar Agus.

Baca Juga :  Sidang mediasi ke II Karyawan Rumah Sakit Islam di Disnaker Banyuwangi

“Tapi fakta di lapangan terkesan pihak kepolisian dan pemerintah daerah saling tarik ulur. Padahal kerusakan lingkungan dan kerugian perekonomian negara tampak jelas di depan mata. Inilah yang disebut Abose Of Power atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan dapat merugikan Negara, ” urai Agus. (EST)

Loading...

Baca Juga