DETIKFAKTA.ID – Pengembalian kartu pers liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Senin (29/9/2025) disambut positif kalangan pers. Namun, di balik langkah tersebut, pertanyaan besar masih menggantung: apakah polemik benar-benar selesai, atau justru membuka babak baru ujian kebebasan pers di era Presiden Prabowo Subianto?
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menilai pengembalian kartu pers itu patut diapresiasi, tetapi insiden pencabutan yang mendahuluinya tak boleh dipandang sepele. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran penting agar hubungan pemerintah dan media dibangun di atas prinsip keterbukaan, bukan pembatasan.
“Pengembalian kartu pers memang langkah positif, tapi jangan sampai menutupi persoalan mendasar. Wartawan berhak bertanya dalam forum resmi sebagai bagian dari tugas jurnalistik. Menghalangi itu berarti membatasi hak publik atas informasi,” tegas Munir.
Menurutnya, pencabutan kartu pers Diana dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak bisa dibenarkan. Apalagi, kebebasan pers merupakan amanat Pasal 28F UUD 1945 dan dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Munir juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk menjadikan kasus ini momentum evaluasi.
“Dibutuhkan ruang dialog terbuka dengan insan pers. Komunikasi sehat adalah kunci agar potensi miskomunikasi tidak lagi berulang,” ujarnya.
PWI menekankan, menjaga kemerdekaan pers sama artinya dengan menjaga demokrasi. Insiden seperti pencabutan kartu pers, jika dibiarkan, bisa menjadi preseden buruk dan menggerus ruang kebebasan media. “Kami akan terus mengawal agar kebebasan pers terlindungi sekaligus mendorong sinergi positif antara pemerintah dan insan pers,” pungkas Munir.
Sebagaimana diketahui, kartu pers liputan Istana milik Diana Valencia sebelumnya dicabut usai dirinya melontarkan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025). Langkah itu menuai kritik luas karena dinilai tidak hanya menghambat kerja jurnalis, tetapi juga mengurangi akses publik terhadap informasi.
Kini, kartu pers memang sudah kembali ke tangan sang jurnalis. Tetapi, pertanyaan lebih besar masih tersisa: apakah ini tanda akhir polemik, atau justru awal dari ujian baru bagi demokrasi Indonesia. (ANW)
