DETIKFAKTA.ID— Koordinator Komite Selamatkan Rakyat Jakarta, Ade Glanter, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memberikan kepastian terkait tiga tuntutan utama para Pekerja Penunjang Layanan Publik (PJLP). Desakan ini disampaikan usai aksi massa besar yang digelar di kantor Pemprov pada Jumat (5/12/2025).
Dalam aksi yang sempat diwarnai ketegangan tersebut, massa PJLP menuntut Pemprov menindaklanjuti tiga poin yang mereka sebut sebagai janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yaitu:
1. Perpanjangan batas usia kerja
2. Pemberian Jaminan Hari Tua (JHT)
3. Perpanjangan masa kontrak dari satu tahun menjadi tiga tahun
“Aksi ini bukan sekadar tuntutan baru. Ini penagihan terhadap janji yang telah disampaikan Gubernur ketika berkampanye,” ujar Ade dalam keterangan pers, Sabtu (6/12/2025) di Kantor Komite Selamatkan Rakyat Jakarta. Di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara.
Aksi Sempat Diabaikan, Massa Memanjat Pagar
Ade menjelaskan bahwa pada awal aksi, tidak ada satu pun pejabat Pemprov yang turun menemui massa, hingga situasi memanas dan beberapa peserta aksi terpaksa memanjat pagar untuk meminta penjelasan langsung.
“Teman-teman hanya ingin bertemu dengan gubernur. Itu hak mereka sebagai warga dan pekerja yang menjalankan pelayanan publik,” ujarnya.
Aksi tersebut akhirnya mendapat respons setelah Tim Khusus Gubernur yang diwakili Bapak Ciko menemui perwakilan aksi.
Tiga Janji Sudah Ada di Meja Gubernur, Namun Belum Dibahas
Menurut Ade, dalam pertemuan itu Ciko menyampaikan bahwa nota dinas berisi usulan tiga tuntutan PJLP sudah diterima Gubernur Pramono. Namun, pembahasan belum dilakukan karena padatnya agenda.
“Dijanjikan akan dijadikan urgent,” kata Ade. Meski demikian, ia menyebut belum ada kepastian soal arah keputusan maupun nasib para PJLP yang memasuki usia 56 tahun.
Komite menegaskan bahwa mereka memberi batas waktu satu minggu bagi Pemprov untuk memberikan jawaban resmi.
Muncul Dugaan Intimidasi, Komite Siap Kawal
Sehari setelah aksi, sejumlah PJLP dilaporkan menerima panggilan dari dinas masing-masing. Ade menilai langkah tersebut bisa mengarah pada bentuk intimidasi.
“Ini menimbulkan kekhawatiran. Jangan sampai ada tekanan terhadap mereka hanya karena menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Ade menyatakan bahwa Komite Selamatkan Rakyat Jakarta akan melakukan fungsi pengawasan dan siap mengambil langkah tegas bila ada indikasi intimidasi.
“Kalau terbukti ada tekanan, kami tidak segan mendatangi instansi terkait. Kami akan kawal penuh,” tambahnya.
Ancaman Mosi Tidak Percaya
Ade menyebut bahwa apabila Pemprov tidak memberikan jawaban atas tiga tuntutan tersebut dalam waktu yang ditentukan, pihaknya akan mengeluarkan Mosi Tidak Percaya kepada Gubernur DKI Jakarta.
“Ini soal komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Kami hanya meminta janji itu ditepati,” ujarnya.
Komite Siap Lanjutkan Gerakan
Ade menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh proses hingga dinilai memenuhi harapan PJLP.
“Kami pastikan para PJLP tidak sendirian. Komite akan terus menjadi fungsi kontrol dan pendamping agar tidak ada satu pun yang diperlakukan tidak adil,” tutupnya. (ANW)






