oleh

Bisnis Gemuk di Pelabuhan, Korban Jiwa di Pemukiman

DETIKFAKTA.ID– Aktivitas kepelabuhanan PT Pelindo kembali menuai kritik keras dari masyarakat Jakarta Utara. Komite Selamatkan Rakyat Jakarta (Kosrat) dan Komite Masyarakat Jakarta Utara (Komju) menilai keberadaan Pelindo hingga kini belum memberikan manfaat nyata bagi warga, bahkan justru menimbulkan dampak sosial serius seperti kemacetan parah, polusi, hingga korban jiwa.

Eki, Aktivis 1998 sekaligus perwakilan Komite Selamatkan Rakyat Jakarta (Kosrat), mengatakan bahwa perjuangan masyarakat dan para penggiat di Jakarta Utara untuk mengkritisi Pelindo telah berlangsung lama. Menurutnya, mobilisasi armada kontainer yang keluar masuk pelabuhan melalui kawasan permukiman menjadi sumber utama keresahan warga.

“Ini bukan cuma soal macet. Ada polusi, ada kecelakaan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Sementara dari aktivitas sebesar itu, Pelindo menghasilkan uang miliaran hingga ratusan miliar. Pertanyaannya, apa dampaknya untuk rakyat Jakarta Utara?” ujar Eki. Saat dikonfirmasi detikfakta.id, di Kawasan Koja, Jakarta Utara, Minggu (27/12/2025). 

Eki menegaskan, konsolidasi yang akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2026, mendatang diharapkan menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan dan stakeholder Pelindo untuk membuka telinga dan hati. Ia menilai, selama ini kebijakan lebih berpihak pada kepentingan bisnis semata, bukan pada kehidupan sosial masyarakat sekitar pelabuhan.

“Kalau izinnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ngapain dipertahankan? Ini BUMN, harusnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Jakarta Utara agar lebih peka dan berani membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, Jakarta Utara memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, bukan hanya sebagai sopir atau buruh angkut, tetapi juga pemikir dan tenaga profesional di bidang kepelabuhanan.

Sementara itu, Munawar dari Komite Masyarakat Jakarta Utara (Komju) menjelaskan bahwa persoalan Pelindo tidak bisa dilihat secara sempit.

Menurutnya, Pelindo adalah entitas kepelabuhanan besar yang memiliki banyak “turunan” kebijakan dan aktivitas, mulai dari Organda, Dishub, pemilik depo, hingga kawasan seperti KBN.

“Pelindo memang jadi sasaran utama karena dia yang paling besar. Tapi di bawahnya ada banyak pihak yang mengelola urusan darat, jalan, depo, dan transportasi. Semua ini harus taat regulasi, baik Permen maupun Pergub,” jelas Munawar.

Ia menilai, kemacetan dan kecelakaan tidak bisa dilepaskan dari persoalan pengelolaan jalan, kelas jalan, serta lalu lintas kontainer.

Karena itu, Pelindo tidak boleh lepas tangan dan melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada depo, Organda, atau Dishub.

“Selama ini kalau ada korban meninggal, selalu dibilang itu urusannya depo, urusannya kontainer. Pelindo seolah tidak pernah bertanggung jawab. Padahal semua itu adalah bagian dari turunannya,” tegasnya.

Munawar, juga menekankan pentingnya keberpihakan Pelindo kepada masyarakat sekitar, salah satunya dengan membuka lapangan kerja bagi warga lokal, termasuk dalam pengelolaan sampah laut, sampah kapal, dan sektor pendukung lainnya.

“Kalau masyarakat dilibatkan dan disejahterakan, keberadaan Pelindo tidak akan selalu dipandang sebagai sumber masalah,” katanya.
Kedua pihak sepakat bahwa persoalan Pelindo di Jakarta Utara bukan isu baru. Sejak 2018 hingga kini, masalah kemacetan, polusi, dan korban jiwa terus berulang tanpa penyelesaian nyata.

“Jangan setiap persoalan dianggap sepele dan seolah sudah selesai. Faktanya di lapangan, masalah ini terus berulang,” pungkas Munawar. (ANW)

Loading...