DETIKFAKTA.ID— Siapa sangka, tragedi berdarah Tanjung Priok tahun 1984 ternyata tidak sekadar dipicu oleh persoalan sepele seperti Babinsa yang masuk mushala tanpa melepas sepatu. Fakta baru diungkap oleh Muchtar Beni Biki, adik kandung almarhum H.M. Amir Biki tokoh pergerakan yang gugur dalam peristiwa tersebut. Menurut Muchtar, tragedi itu justru bermula dari konflik politik dan penolakan terhadap kekuasaan Orde Baru, dua tahun sebelum kejadian.
“Kalau melihat dari sisi hukum sebab-akibat, peristiwa Tanjung Priok itu tidak berdiri sendiri. Akar masalahnya sudah muncul sejak tahun 1982,” ujar Muchtar kepada detikfakta.id, di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, (12/10/2025).
Akar Persoalan Sejak Pemilu 1982
Muchtar menuturkan, pada tahun 1982 almarhum Amir Biki aktif menggerakkan masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan Orde Baru yang saat itu sangat didominasi Partai Golkar. Bersama sejumlah aktivis muda, Amir mendorong kekuatan politik alternatif melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Bang Amir bukan anggota partai, bukan caleg. Beliau berjuang murni karena panggilan moral sebagai anak bangsa,” kata Muchtar.
Keberhasilan PPP memenangkan suara signifikan di Jakarta pada Pemilu 1982 membuat pihak penguasa terkejut dan mulai menaruh curiga. Tak lama setelah itu, Amir Biki dipanggil ke Istana Negara dan bertemu langsung dengan Presiden Soeharto. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menawarkan jabatan menteri dan mengajaknya bergabung dalam pemerintahan.
Namun tawaran itu ditolak secara halus
“Beliau menolak dengan halus setelah berdiskusi dengan orang tua kami. Ayah kami bilang, kalau mau memperjuangkan rakyat, lanjutkan perjuangan di luar kekuasaan. Bang Amir memilih bersama rakyat, bukan mengejar jabatan,” ungkap Muchtar.
Ditekan dan Diawasi Setelah Menolak Kekuasaan
Penolakan terhadap tawaran Soeharto tersebut, menurut Muchtar, dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Sejak itu, aktivitas Amir Biki mulai diawasi ketat oleh aparat, bahkan usahanya sebagai kontraktor bahan bakar Pertamina dibekukan oleh pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Keamanan, Laksamana (Purn) Sudomo.
“Usahanya diberhentikan, aktivitasnya dipantau, dan beliau mulai dianggap tokoh berbahaya oleh rezim,” ujarnya.
Kondisi itu membuat tekanan terhadap Amir semakin besar, namun ia tetap aktif menggelar kegiatan dakwah dan pengajian yang menyoroti kebijakan Asas Tunggal Pancasila — kebijakan yang saat itu dianggap menseragamkan ormas-ormas Islam di bawah ideologi negara.
Tragedi Berdarah September 1984
Ketegangan akhirnya memuncak pada 12 September 1984. Empat warga ditangkap aparat karena protes terhadap tindakan Babinsa yang masuk mushala tanpa melepas sepatu dan merusak pamflet dakwah. Amir Biki kemudian memimpin aksi damai untuk menuntut pembebasan keempat orang tersebut.
“Beliau datang untuk menuntut pembebasan secara damai, tapi aparat justru menembaki massa. Bang Amir jadi target tembakan, beliau gugur di tempat,” tutur Muchtar.
Peristiwa di depan Mapolres Jakarta Utara itu kemudian berubah menjadi tragedi besar. Ratusan orang menjadi korban. Versi resmi pemerintah kala itu hanya mencatat 24 orang tewas, namun laporan dari lembaga independen dan kesaksian warga menyebut korban mencapai ratusan.
Antara Politik, Kekuasaan, dan Suara Kritis
Muchtar menilai, tragedi Tanjung Priok tidak bisa dipahami hanya sebagai konflik agama atau pelanggaran kecil di musala, melainkan konsekuensi dari dinamika politik dan sikap kritis terhadap kekuasaan.
“Jangan dilihat sempit. Ini bukan soal sepatu Babinsa di mushala, tapi soal perlawanan moral terhadap kekuasaan yang terlalu dominan,” tegasnya.
Upaya Rehabilitasi dan Pencarian Keadilan
Pasca reformasi 1998, pemerintah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) untuk menyelidiki kasus Tanjung Priok. Sejumlah perwira militer sempat diadili, dan negara memberikan kompensasi serta rehabilitasi kepada sebagian korban dan keluarga korban. Namun, bagi keluarga Amir Biki, perjuangan moral untuk meluruskan sejarah belum berakhir.
“Kami hanya ingin sejarah dicatat dengan benar. Bang Amir berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebenaran dan keadilan,” pungkas Muchtar. (ANW)
