oleh

KOMJU GERAM: Ancam Kepung Pelindo dengan 2.000 Massa, Jakarta Utara Tak Mau Terus Jadi Korban

DETIKFAKTA.ID– Komite Masyarakat Jakarta Utara (Komju) menilai keberadaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Jakarta Utara hingga hari ini belum menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Frangki, Ketua Komju, dalam pernyataan tegasnya kepada media.

Menurut Frangki, keadilan yang seharusnya dirasakan masyarakat Jakarta Utara justru tidak pernah benar-benar hadir. Ia menilai manfaat Pelindo hanya dirasakan oleh segelintir orang, bahkan diduga bukan warga Jakarta Utara.

“Keadilan itu sampai hari ini nggak terasa. Yang merasakan manfaat Pelindo itu cuma segelintir orang. Sementara masyarakat Jakarta Utara justru dapat apa? Jalan rusak, macet, polusi, sampai korban jiwa,” tegas Frangki. Saat dikonfirmasi,detikfakta.id, di Kawasan Koja, Jakarta Utara, Jumat, siang (26/12/2025). 

Ia juga menyoroti adanya indikasi keterlibatan pihak swasta dan pihak ketiga dalam aktivitas pelabuhan yang justru memperparah persoalan sosial. Komju, kata Frangki, telah berulang kali menyurati Pelindo, namun tidak pernah mendapat respons yang serius.

“Sudah berkali-kali kita menyurati Pelindo, tapi tidak pernah direspons. Seolah-olah keberadaan masyarakat ini tidak dianggap,” ujarnya.

Frangki menegaskan, Komju akan terus mengawal dan mengkritisi Pelindo sebagai bagian dari kontrol sosial. Bahkan, Komju mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta Utara untuk bersatu.

“Kalau memang tidak ada manfaatnya buat masyarakat, cabut saja izinnya. Buat apa ada Pelindo kalau yang dirasakan warga hanya macet, korban jiwa, dan penderitaan,” katanya lantang.

Sebagai langkah lanjutan, Komju menyiapkan aksi massa besar-besaran. Sekitar 2.000 orang dari 51 elemen masyarakat disebut siap turun ke jalan jika tuntutan mereka kembali diabaikan.

Ironi Kota Pelabuhan

Sementara itu, Ifiet Almeroza, Sekretaris Jenderal Komju, menyebut kondisi Jakarta Utara sebagai ironi besar. Menurutnya, di negara modern, kota pelabuhan seharusnya menjadi kota yang paling mensejahterakan masyarakatnya.

“Di mana-mana kota pelabuhan itu mensejahterakan warganya. Tapi di Jakarta Utara, itu nggak ada. Kami tinggal hanya 100 meter dari Pelindo di Rawa Badak Utara, tapi tidak ada satu pun manfaat yang kami rasakan, termasuk dari CSR,” ungkap Ifiet.

Pelindo Dinilai Abai TJSL dan Dampak Sosial
Pandangan serupa disampaikan Imam, penggiat sosial dan warga Jakarta Utara. Ia menilai Pelindo belum menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara serius.

“Yang dirasakan masyarakat itu bukan kesejahteraan, tapi macet, polusi, trauma sosial, bahkan korban jiwa yang sampai hari ini belum pernah benar-benar diperhatikan,” ujar Imam.

Ia menyebut Pelindo kerap berjanji menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan, namun realisasinya tidak pernah terlihat. Salah satu persoalan krusial yang belum ditangani adalah penataan buffer zone di dalam kawasan pelabuhan.

“Kalau buffer zone di dalam pelabuhan ditata, dampaknya ke luar bisa berkurang. Tapi sampai hari ini tidak ada progres yang jelas,” jelasnya.

Menurut Imam, sebagai BUMN, Pelindo tidak bisa lepas tangan. Tanggung jawab Pelindo tidak hanya pada aktivitas bisnis, tetapi juga pada wilayah dan masyarakat terdampak, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Tidak cukup dengan janji. Kalau Pelindo tidak proaktif, ya wajar kalau terus diseruduk masyarakat. Karena sampai hari ini, nilai positifnya untuk warga hampir tidak ada,” pungkasnya. (ANW)

Loading...