oleh

Jika Terjadi Chaos Sebelum Pilpres Yang Membahayakan Kemanusiaan, Pilpres Bisa di Evaluasi.

Jika Terjadi Chaos Sebelum Pilpres Yang Membahayakan Kemanusiaan, Pilpres Bisa Di Evaluasi.

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti.
Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Kita semua sebagai rakyat Indonesia menginginkan sebuah prosesi politik pergantian kepemimpinan pilpres berjalan baik, aman dan jujur.

Akan tetapi jika ternyata kemudian sebelum pilpres terjadi gejolak besar seperti benturan sosial dan chaos, maka pilpres 2019 bisa di evaluasi.

Namun situasi seperti ini kita harapkan tidak terjadi dan suksesi kepemimpinan nasional bisa bergerak stabil. Semuanya tergantung dari para pasangan Capres-cawapres itu sendiri.

Evaluasi pilpres disini, bukan berarti ada kepentingan untuk mempertahankan petahana sebagai Presiden. Bukan seperti itu. Karena dalam pilpres 2019, posisi Jokowi adalah sebagai salah satu Calon Presiden yang kebetulan berposisi sebagai petahana.

Baca Juga :  WALHI Jabar: Dari Awal Meikarta Sudah Bermasalah

Namun jika terjadi benturan sebelum pilpres, maka Negara perlu membentuk Badan Stabilisasi Nasional yang diisi oleh kelompok sipil dan militer untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan bersifat sementara. Sedangkan kepolisian bertugas mengamankan situasi sesuai konstitusi dan undang-undang kepolisian.

Sedangkan proses politik tetap diserahkan ke parlemen dengan dukungan rakyat banyak.

Proses politik yang konstitusional tetap menjadi basis atas evaluasi terjadinya politik yang sesuai kehendak rakyat.

Dan fundamental serta goals dari proses ini adalah pencapaian politik yang bersandar pada prinsip dan praktek kemanusiaan yang adil beradab serta berkedaulatan rakyat.

Mengenai potensi terjadinya benturan (chaos), kembali saya ulangi, bahwa kita semua tidak menghendaki terjadi. Namun jika benturan terjadi, maka berpotensi menghancurkan kehidupan kemanusiaan di Indonesia.

Potensi benturan yang terjadi adalah jika ada pihak yang berusaha melakukan kecurangan secara massif, kemudian kecurangan tersebut terbuka dan diketahui oleh rakyat banyak.

Baca Juga :  Presiden Ingatkan Bupati Pentingnya Menjaga Perekonomian Daerah Masing-Masing

Tentu situasi seperti ini akan mendorong kemarahan dari kubu pendukung Capres-cawapres yang dicurangi. Dan dampaknya bisa sangat-sangat berbahaya. Akan ada dampak gangguan kemanusiaan karena bencana sosial.

Namun Badan Stabilisasi Nasional bukanlah bentuk organisasi untuk melakukan upaya kudeta yang bertentangan dengan prinsip konstitusional dan yurisdiksi Internasional menyangkut prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Badan ini hanya mendorong proses politik yang berpihak pada tegaknya daulat rakyat sesuai asas demokrasi, hak asasi manusia yang di dasari manifestasi politik Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 45.

Akan tetapi kembali lagi bahwa kita semua tetap berharap proses Pilpres bisa berjalan lancar, adil, jujur dan damai.

Loading...

Baca Juga