oleh

Bantah Kenaikan Listrik, Gimik di Tengah Pandemik. Opini Ammy Amelia

Bantah Kenaikan Listrik, Gimik di Tengah Pandemik. Oleh: Ammy Amelia, Akademi Menulis Kreatif.

PT. PLN (Persero) menuai kritik akibat membengkaknya tagihan listrik. Hal ini sejalan dengan banyaknya kasus yang menyatakan bahwa pelanggan listrik pasca bayar mengalami kenaikan tarif yang signifikan. Namun nyatanya hal tersebut dibantah oleh Direktur Human Capital Management PT. PLN (Persero), Syofvi F. Roekman, yang menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik adalah kewenangan pemerintah bukan PLN. Pihaknya pun tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Sebab penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga dapat dilakukan oleh pelanggan itu sendiri. (CNBCIndonesia, 06/06/2020).

Bantahan tersebut diperkuat oleh pernyataan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN (Persero), Bob Saril, yang menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik belakangan ini bukan karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan tersebut lebih disebabkan karena adanya kenaikan konsumsi listrik saat pandemik yang mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Bob menjelaskan, selama PSBB hampir seluruh kegiatan masyarakat dilakukan dari rumah, baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Sehingga kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian, dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Kenaikan tarif listrik juga disebabkan karena PLN menggunakan rata-rata tagihan tiga bulan terakhir sebagai acuan tagihan bulan berikutnya. (detikfinance.com, 10/06/2020).

700 Covid DF

Dengan penetapan tarif yang dilakukan selama tiga bulan sekali oleh pemerintah, untuk tarif April hingga saat ini dinyatakan tetap, tidak ada kenaikan. Sayangnya, evaluasi tiga bulanan itu tidak mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak yang merasa pemakaian listrik mereka tidak meningkat namun tagihan listriknya melonjak berkali lipat, bahkan dari sebelum merebaknya wabah Covid-19.

Baca Juga :  Supervisi: KPK Harus Berani Bongkar Skandal Suap DAK Kabupaten Kebumen

Keluhan masyarakat terutama pelanggan listrik non subsidi semakin ramai berseliweran di media sosial. Bahkan dalam salah satu unggahan yang dijumpai di akun Instagram @pln_id, tertulis kekecewaan masyarakat saat menerima tagihan listrik, padahal kondisi rumahnya tidak ditempati selama satu bulan, namun jumlah tagihan sama seperti saat rumah ditempati.

Banyaknya keluhan yang disampaikan soal kenaikan tagihan listrik, nyatanya direspon PLN dengan jawaban bahwa sejak tahun 2017 tarif listrik tidak pernah mengalami kenaikan.

Hal ini jelas mengundang tanda tanya besar dalam pandangan tabu masyarakat. Walaupun pemerintah membantah adanya kenaikan tarif listrik, namun faktanya tidak sedikit masyarakat yang mengeluh saat mendapati tagihan listrik yang melonjak drastis. Akibat tidak adanya keselarasan antara kebijakan dengan fakta di lapangan, perusahaan plat merah itu pun dituntut transparan dalam menghitung tagihan pelanggan. Seyogyanya PLN membuka data kepada masyarakat jika memang terjadi pemakaian yang lebih dari biasanya. Berikan data pemakaian, karena tidak semua masyarakat paham dengan penghitungan Kwh.

700 Covid DF

Kenaikan tarif listrik yang semena-mena ini menambah runtutan beban yag harus ditanggung masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat saat ini. Penderitaan akibat sulitnya mendapatkan penghasilan karena terdampak pandemik, semakin terasa mencekik ditambah adanya polemik kenaikan tarif listrik.
Begitu nampak terlihat, bagaimana peran pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. PSBB yang mendorong masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah, seharusnya tidak dijadikan alasan penyebab terjadinya kenaikan tarif listrik. PSBB adalah kebijakan pemerintah yang seharusnya sudah dipikirkan secara matang. Begitu pula dengan konsekuensinya. Termasuk konsekuensi untuk memberikan kebijakan terkait harga tarif listrik. Begitu miris, di tengah pandemik seperti saat ini, pemerintah yang seharusnya lebih peduli justru semakin menyengsarakan masyarakat. Dan semua itu sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam.
Dalam pandangan Islam, listrik termasuk kategori energi (api). Listrik adalah salah satu kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Peran BPIP, Ideologi Pancasila dan Syariah Islam, Sebuah Opini Prihandoyo Kuswanto

Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)
Tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugas pengelolaan kepemilikan umum kepada pihak swasta apalagi asing demi meraih keuntungan semata, seperti yang terjadi saat ini.

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadist dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadist tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul Saw. agar dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul Saw. lalu menyetujui permintaan tersebut. Namun, Rasul segera diingatkan oleh seorang sahabat,
“Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).”

Baca Juga :  Berkurang Penerima BPJS Sosial, DPRD Kapuas Minta Segera Cari Solusi

Rasul Saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Oleh karena itu, pengelolaan energi listrik sudah sepatutnya dilakukan oleh negara atas dasar ketaatan terhadap syariat Islam. Negara wajib mengelola secara maksimal dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan listrik diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Hanya Islam satu-satunya sistem yang mampu mengatur urusan pengelolaan kepemilikan umum secara sempurna demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan pelaksanaan aturan Islam secara total hanya dapat diterapkan dalam bingkai negara Khilafah ala Minhaj Nubuwah.

Wallahu’alam bishawab.

700 Covid DF
Loading...

Baca Juga