oleh

Arab Saudi Belum Memutuskan, Haji Indonesia Sudah Dibatalkan

Arab Saudi Belum Memutuskan, Haji Indonesia Sudah Dibatalkan. Oleh: Wijiati Lestari, Owner Taqiyya Hijab Syar’i.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sebagai umat Islam kita tahu bahwa itu adalah kewajiban bagi yang mampu. Maka sebagai hamba beriman banyak warga negara yang berusaha maksimal untuk menunaikan kewajiban ini. Ada yang menabung bertahun-tahun hingga cukup dana untuk menunaikannya. Bahkan ada yang menjual sawah atau tanah warisan demi memenuhi panggilan ke tanah suci. Yang pasti karena biaya tinggi banyak hal yang diperjuangkan untuk ibadah haji.

Namun para calon jamaah haji yang rencananya berangkat tahun ini harus menelan pil pahit kekecewaan karena Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers Selasa (2/6/2020) menyampaikan”Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji, keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji pada 1441 H atau 2020 M.”Demikian seperti dikutip pada laman Tirto.id(2/6/2020).

Keputusan ini dipertanyakan oleh Ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj karena pemerintah Arab Saudi saja belum memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 2020 dilaksanakan atau dibatalkan. Tetapi Kementerian Agama sudah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji Indonesia tahun ini. Pernyataan ini beliau sampaikan di kantor PBNU, Jakarta(Detik.com 3/6/2020).

Baca Juga :  Pesan Supir Taxi Kepada Presiden Jokowi

Dalam kesempatan tersebut Ketua Satgas Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga sedang berkunjung ke kantor PBNU ibadah haji di tengah pandemi ini akan sulit. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga bisa jadi membengkak karena perlu adanya physical distancing antar jama’ah.

Dari alasan yang dikemukakan Ketua Satgas Covid-19 DPR RI ini terkesan pemerintah tak mau repot dan keluar dana besar untuk pengurusan ibadah haji. Beginilah sistem kepengurusan haji di negeri ini, bukan untuk melayani umat sepenuh hati. Karena mereka membuat keputusan bukan berdasar syariat Islam yang harusnya mengutamakan urusan umat dengan mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin.

Tentu berbeda ketika semua keputusan berdasarkan syariat Islam dalam pengurusan ibadah haji ini. Karena rasa memiliki dan tanggung jawab yang yang besar kepada warga negaranya. Pemimpin negeri Muslim tidak akan membuat aturan haji yang ruwet dan sulit.

Di era Khilafah Utsmani yang belum mengenal transportasi udara yang canggih seperti sekarang bisa menangani dan mengelola ibadah haji dengan baik.Hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Dibuat sistem sentra di beberapa titik dengan pengawasan dan suplai logistik yang sangat memadai.
2. Meningkatkan pelayanan dengan membuka jalur kereta api dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah.
3. Hukum administrasi dalam haji dan umrah merupakan derivasi dari hukum syariat. Ditetapkan oleh Khilafah dengan sistem sederhana, eksekusi cepat, dan ditangani oleh orang-orang yang profesional.

Baca Juga :  Utang Luar Negeri Membahayakan Kedaulatan NKRI. Opini Suwida Tahir

Beberapa kebijakan juga bisa dilakukan oleh pemerintahan negara Islam, diantaranya. Membentuk departemen khusus untuk mengurus ibadah haji dan umrah dari pusat hingga daerah. Untuk melaksanakan persiapan, bimbingan dan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia.

Untuk masalah kesehatan calon jamaah haji Indonesia, bisa bekerja sama dengan departemen kesehatan. Departemen perhubungan digandeng untuk mengurusi transportasi massal. Ongkos naik haji juga berdasarkan ongkos yang diperlukan sesuai jarak wilayahnya ke tanah Haram.

Penghapusan visa haji dan umrah bisa dilakukan karena semua wilayah negara Islam adalah satu kesatuan dan warganya bebas keluar masuk tanpa perlu adanya visa. Selain itu pemerintah juga mengatur kuota haji dengan memperhatikan dalil syar’i bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Jadi pemerintah mengutamakan rakyat yang telah memenuhi syarat lah yang bisa ke tanah suci.

Baca Juga :  Siring Jalan Tepian Sungai di Kapuas Hilir Sangat Memprihatinkan

Pembangunan infrastruktur di Mekkah dan Madinah juga terus dilakukan untuk kenyamanan jama’ah beribadah haji, tanpa meninggalkan situs-situs bersejarah.

Semua itu dilakukan pemimpin negeri Muslim dengan keimanan tinggi bahwa mereka adalah pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Bukan berasas manfaat untung rugi.

Dengan demikian ketika terjadi pandemi bisa saja negara Islam tetap menyelenggarakan ibadah haji walaupun dengan protokol kesehatan lebih ketat. Dengan dana yang lebih besar.Tetapi demi kemaslahatan umat hal ini tetap bisa dijalankan.

Loading...

Baca Juga