oleh

Defisit APBN Makin Melebar, Rencana Utang Makin Kencang

Defisit APBN Makin Melebar, Rencana Utang Makin Kencang. Oleh: Is’ad Khalda Bara’ah DM, Mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika/ Penyiaran.

Disahkannya Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan yang bertujuan sebagai penanganan pandemi Covid-19 ini menuai banyak tanda tanya.

Ada tiga pasal yang dipersoalkan, yakni pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; pasal 27, dan pasal 28 yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 2 Perppu dinilai bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal dalam Perppu tersebut mengatur pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas tiga persen terhadap undang-undang APBN sampai tahun 2022, tanpa mengatur batas maksimalnya.

Pengesahan Perppu yang bersifat paket yaitu tidak ada diskusi pasal per pasal. Jadi tidak bisa menyetujui sebagian pasal dan menolak sisanya. Hal ini dianggap mengebiri hak DPR dalam fungsi legislatifnya. Dilihat dari range waktunya, Perppu rampung pada tanggal 31 sedangkan sidang DPR pada tanggal 31 baru dibuka.

Baca Juga :  Sebuah Novel Futuristik: Sutan The President

Semestinya pembahasan diterima atau ditolaknya Perppu sebagai undang-undang dibahas pada sidang selanjutnya. Padahal DPR bisa bersidang membahas konteks untuk menerima atau menolak Perppu. Artinya ada keburu-buruan yang diiringi dengan keraguan, takut di masa sidang selanjutnya justru ditolak. Maka dari itu pemerintah segera mengesahkan, sehingga jika Perppu tersebut menjadi undang-undang mereka convident untuk melaksanaknnya.

Selain itu, pada sejumlah pasal menyebabkan kewenagan pemerintah semakin meluas dan dinilai membuka pintu pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Misalnya Pasal 27 Perppu corona itu. Pasal itu kemudian ditafsirkan membuat pemangku kebijakan menjadi ‘kebal hukum’, mengingat kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
Pasalnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 dianggap pemerintah sebagai cara yang tepat dalam menangani Covid-19 sehingga harus disahkan dengan cepat dan segera. Namun faktanya hampir tidak ada pasal dan ayat yang jelas terkait penanganan Covid-19. Tidak ada yang menjamin pembiayaan terkait penanganan Covid-19 sampai tuntas.

Baca Juga :  4 Dalil Hukum, HTI Bukan Ormas Terlarang

Dalam rapat paripurna DPR, salah satu anggota Komisi XI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyebut Perppu 1/2020 tidak menunjukkan komitmen pemerintah untuk penanganan wabah Covid-19, terutama dari sisi kesehatannya.
“Tidak ada satu pun pasal dan ayat yang menjamin bahwa pemerintah akan mendanai seluruh anggaran penanganan Covid-19. Komitmen mengenai perlindungan terhadap rakyat yang terdampak secara ekonomi, buruh, dan karyawan yang terkena PHK, maupun pekerja sektor informal tidak tampak pada Perppu ini,” kata Ecky.
Ecky menambahkan bahwa Perppu 1/2020 tidak menjamin keberpihakan negara terhadap pemulihan ekonomi sektor riil yang menyangkut hajat hidup mayoritas rakyat Indonesia dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan melindungi perekonomian nasional. Padahal, defisit APBN makin melebar, rencana utang makin kencang. Pemerintah pun melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain pemerintah menjual surat utang global atau global bond senilai USD 4,3 miliar. Ada tiga surat utang yang diterbitkan pemerintah. Pertama, Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030 dengan tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar USD 1,65 miliar dengan yield global/kupon sebesar 3,9 persen. Kedua, seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkn juga USD 1,65 miliar dengan yield/kupon 4,25 persen. Ketiga, seri RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar USD 1 miliar dengan tingkat yield/kupon 4,5 persen.

Baca Juga :  Kader GPI Mampu Memimpin Negara Dengan Akhlak Qurani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumankan hal tersebut dengan bangganya. Padahal jelas hal tersebut adalah bencana, bukan sebuah prestasi. Surat utang yang dikeluarkan saat ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut tentu saja bisa menjadi bencana baru setelah pandemi Covid-19. Indonesia akan semakin terperosok dalam jeratan utang global dengan bunga yang begitu tinggi. Tidak berhenti di situ saja, politisi dari Partai Gerindra tersebut juga mengatakan sudah mengingatkan pemerintah dari awal namun tidak digurau.

Loading...

Baca Juga