oleh

Simalakama Dibukanya Pasar di Tengah New Normal yang Membuat Gusar

Simalakama Dibukanya Pasar di Tengah New Normal yang Membuat Gusar. Oleh: Inastuti, S.P, Aktivis muslimah Jember.

Lelaki paruh baya itu melangkah dengan gontai. Setengah hati ia berangkat menuju pasar. Wabah Corona telah merenggut korban ribuan bahkan jutaan jiwa. Manusiawi jika ia-pun khawatir tertular. Tuntutan kebutuhan hidup memaksanya harus membuka kembali lapak dagangannya yang sudah berbulan-bulan ia tutup tersebab pandemi Corona. Ia dan keluarganya tak mungkin terus bertahan dengan uang tabungan yang tak seberapa, atau bergantung dari bantuan pemerintah yang ala kadarnya serta tak tentu kapan datangnya.

Penguasa sepertinya juga tak peka dengan keterpurukan ekonomi rakyat, sehingga tega membuat kebijakan yang makin memperberat beban rakyat. Rencana kenaikan iuran BPJS, juga tarif listrik yang melonjak tajam tanpa pemberitahuan, jelas mengiras isi kantong rakyat. Belum lagi pembelajaran sistim online yang pasti menyedot pulsa. Dan saat ini sudah memasuki awal tahun ajaran baru bagi anak sekolah, yang tentu saja butuh dana tidak sedikit. Pada akhirnya, lelaki paruh baya itu, dan mungkin ribuan bahkan jutaan orang lainnya TERPAKSA harus memberanikan diri melakukan aktivitas yang beresiko tinggi tertular virus Corona.

Saat era New Normal mulai diberlakukan, dimana kegiatan ekonomi sudah dibuka kembali, maka transaksi jual beli di pasar-pasar juga mulai menggeliat lagi. Pasar memang menjadi salah satu urat nadi perekonomian yang vital bagi rakyat. Karena pasar menjadi mata rantai pasokan kebutuhan rakyat. Namun keberadaan pasar adalah salah satu tempat paling beresiko bagi penularan COVID19.

Pasar adalah tempat berkerumunnya manusia yang sulit diatur sesuai dengan PROTOKOL KESEHATAN. Meskipun sebenarnya, usaha mencegah penularan virus COVID19 ini telah diupayakan. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, himbauan menggunakan masker, jaga jarak (physical distancing) hingga melakukan rapid test. Sayangnya tidak semua penjual dan pembeli bersedia melakukannya. Kesadaran mereka untuk disiplin dalam melakukan protokol kesehatan masih sangat rendah. Apalagi pengawasan aparat terhadap penerapan protokol kesehatan khususnya di pasar tradisional juga sangat lemah. Sehingga sulit unt bisa menerapkan protokol kesehatan ini di pasar-pasar.

Akibatnya, pasar saat ini menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus Corona. Dikutip dari Okezone.com (13/6/2020), menurut data lkatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) saat ini di seluruh Indonesia ada 529 pedagang pasar yg terpapar virus COVID19, dan 29 orang diantaranya meninggal. Ini tentu menjadi masalah baru bagi upaya penanganan pandemi ini.

Upaya pengawasan dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan penguasa terhadap para pelaku jual beli di pasar ternyata seringkali mendapat perlawanan yang sengit. Para pedagang dan pengunjung ramai-ramai menolak upaya rapid test yang dilakukan petugas. Seperti kasus yang terjadi di Pasar Cileungsi. Ratusan pedagang dan pengunjung Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusir petugas COVID-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor (kumparanNews, 11/6/2020).

Terkait insiden penolakan dan pengusiran di Pasar Cileungsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarin, mengatakan pengusiran itu karena kurangnya edukasi. Seharusnya masyarakat memahami jika rapid test adalah metode deteksi dini penularan Corona.

Umumnya para pedagang menolak upaya rapid test dari petugas karena mereka khawatir jika ternyata positif terkena virus, mereka akan dikarantina sehingga tidak bisa berjualan lagi. Akibatnya, asap dapur mereka tak bisa mengebul, karena tidak ada jaminan dari penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya.

Kondisi ini bagi para pedagang seperti makan buah simalakama. Jika berdiam di dalam rumah kebutuhan hidup mereka tak tercukupi. Tapi jika berdagang di pasar, peluang tertular virus juga sangat besar. Jika harus dikarantina, berarti mereka tidak bisa bekerja. Berarti tak ada penghasilan. Belum lagi kekhawatiran jika mereka terbukti tertular Corona, maka para pembeli akan menjauhi mereka. Dilansir dari Okezone.com (13/6/2020), Ketua Bidang Keanggotaan DPP IKAPPI, Dimas Hermadiyansyah mengatakan, saat ini terdapat 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air, dengan jumlah pedagang sekitar 12, 3 juta orang. Dikhawatirkan banyaknya pedagang yang terpapar corona berdampak pada kehilangan mata pencarian 12 juta para pedagang lantaran masyarakat yang takut berbelanja di pasar tradisional.

Semua masalah ini bersumber dari kebijakan penguasa dalam penanganan penyebaran wabah yang tidak efektif di masyarakat. Di tengah kondisi yang masih abnormal akibat tingginya kasus tertular Corona, penguasa memaksakan rakyat untuk hidup di era NEW NORMAL. Tentu saja, masyarakat kesulitan dalam menyesuaikan diri. Di satu sisi, wabah Corona masih belum menurun sebarannya, tapi di sisi lain rakyat harus berjibaku membiasakan diri beraktivitas ‘seakan-akan NORMAL’ dengan virus Corona di sekelilingnya.

Meski memasuki era NEW NORMAL, namun edukasi yang persuasif dan sosialisasi yang masif dari penguasa terhadap masyarakat tentang karakteristik virus serta upaya pencegahan agar tidak tertular (lewat protokol kesehatan) dirasa masih sangat kurang. Juga ketersediaan sarana test yang memadai maupun sangsi tegas terhadap pelanggaran aturan protokol kesehatan masih menjadi hal langka. Sehingga muncullah berbagai sikap meremehkan, tak peduli, serta banyak praduga yang salah di masyarakat terkait bahaya virus dan upaya pencegahan penularannya, termasuk tindakan penolakan di kalangan pedagang maupun pembeli di pasar saat dilakukan rapid test.

Ini menegaskan bahwa penguasa tak cukup hanya menyediakan sarana tes dan himbauan agar patuh, tapi juga butuh pendekatan persuasif agar masyarakat sadar protokol kesehatan.
Cara edukasi kepada para pedagang bukan dengan mendatanginya di pasar, kemudian melakukan rapid test massal dengan mendatangkan ambulans. Tindakan ini akan menimbulkan resistensi hingga penolakan dari para pedagang. Harusnya pedagang didatangi satu persatu ke rumahnya, diedukasi secara persuasif tentang bahaya virus Corona beserta upaya pencegahan penularannya dengan protokol kesehatan, termasuk pentingnya pemeriksaan rapid test atau yang semacamnya untuk pencegahan dini dari penyebaran virus. Sehingga mereka dengan kesadaran sendiri bersedia diperiksa (rapid test) dan mau patuh mengikuti protokol kesehatan, karena semua itu demi keselamatan mereka sendiri.

Penguasa juga harusnya menempuh berbagai upaya masif dalam edukasi dan sosialisasi atas berbagai aturan yang ditetapkan. Jika masih terjadi pelanggaran, maka sangsi tegas juga harus diterapkan aparat. Aturan tanpa sangsi ibarat macan ompong yang mengaum. Tak memberi efek takut apalagi jera pada masyarakat.

Selain itu, penguasa harusnya juga memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok sehingga rakyat tidak memaksakan diri berjual beli di pasar, demi memenuhi hajat hidupnya. Kalaupun terpaksa harus melakukan transaksi jual beli, maka harus ada jaminan jika protokol kesehatan itu benar-benar bisa diterapkan.

Dalam Islam, dalam kondisi normal (tidak ada wabah), penguasa mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan pokok rakyatnya. Demikian juga saat terjadi wabah. Tugas itu tetap melekat erat di pundak penguasa. Wilayah yang terkena wabah, masyarakatnya harus dikarantina. Orang luar wilayah tidak boleh masuk ke wilayah itu, dan orang dalam wilayah yang terkena wabah juga tidak boleh keluar wilayah tersebut. Rakyat d wilayah terdampak, dicukupi kebutuhan hidupnya oleh penguasa sehingga tidak sibuk melakukan aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah mencatat, di jaman keemasan Islam dulu, sebaran wabah penyakit benar-benar bisa diminimalisir dengan cara seperti ini. Tentu saja kondisi ini bertolak belakang dengan fakta yang dijumpai di tengah masyarakat pada saat ini. Meskipun sebaran wabah sedang parah, namun rakyat dipaksa beraktivitas untuk memenuhi hajat hidupnya.

Dalam Islam, penguasa adalah ro’yun (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Dalam kondisi wabah seperti ini, penguasa tetap wajib memberikan pengurusan yang optimal atas rakyatnya. Keselamatan rakyat di atas segalanya. Sehingga berbagai upaya akan ditempuh untuk menjamin agar rakyatnya aman dan selamat. Penguasa akan memberikan perlindungan dan pengurusan optimal agar rakyat, termasuk di dalamnya para pedagang dan pembeli tak lagi gusar dalam bertransaksi. Dan semua itu hanya bisa ditemui saat Islam diterapkan secara kaffah sebagai sebuah sistem bermasyarakat dan bernegara.

Loading...

Baca Juga