oleh

Komersialisasi Air PDAM kukuhkan Peran Negara Sebagai Regulator

Komersialisasi Air PDAM kukuhkan Peran Negara Sebagai Regulator. Oleh: Siti Rima Sarinah, Studi Lingkar Perempuan dan Peradaban.

Lonjakan tagihan air bulan Juli 2020 menjadi perhatian serius Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Managemen berupaya menyelesaikan polemik agar pelanggan tidak terbebani tagihan air di masa pandemi Covid-19. Sonny Hendarwan selaku Manager Humas dan Pelayanan Pelanggan menyampaikan, bahwa Tirta Pakuan sangat memahami apa yang dirasakan pelanggan saat ini, yang terkejut setelah mengetahui tagihan air yang membengkak tidak seperti biasanya (radarbogor, 4 Juli 2020).

Kenaikan tagihan air di bulan Juli telah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, pasalnya kenaikan air ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Bogor saja. Melainkan juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di negeri ini, yang masih dilanda wabah pandemi. Meskipun pihak PDAM telah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat untuk melapor dengan menyertakan angka stand meter terakhirnya. Namun pembayaran tagihan air yang melonjak tajam ini tetap harus dibayarkan ke pihak PDAM, walaupun ada opsi menyicil pembayarannya.

Berbagai macam alasan yang diungkapkan pihak PDAM sebagai penyebab utama yang membuat tagihan air melonjak antara lain, dari kemungkinan adanya kebocoran pipa, pemakaian air yang berlebih di saat pandemi yang mengharuskan diam di rumah hingga beredarnya rumor bahwa petugas PDAM tidak melakukan pencatatan dan pengecekan seperti biasa dilakukan. Karena kebijakan social distancing dan PSSB di masa pandemi, sehingga petugas hanya mengira-ngira angka yang ada di stand meteran.

Baca Juga :  Ketua GP Ansor Jepara Diduga Selingkuh Dengan Istri Orang

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, adalah gambaran nasib rakyat yang hidup di dalam himpitan ekonomi di saat wabah pandemi masih menghadang. Himpitan ekonomi yang sulit menjadi semakin berat, ditambah lagi dengan kenaikan tagihan air yang harus dibayarkan. Memang di masa pandemi ini rakyat selalu mendapatkan berbagai “kejutan” kenaikan berbagai kebutuhan pokoknya. Kenaikan listrik dan kenaikan iuran BPJS telah ikut mewarnai kejutan-kejutan yang diberikan penguasa kepada rakyatnya.

Inilah yang terjadi jika negara menerapkan sistem Kapitalis Sekuler, meskipun air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rakyat, namun negara justru mengkomersialisasi air yang juga merupakan hajat hidup masyarakat. Bukan hanya air, tetapi semua hajat hidup masyarakat selalu dilihat dari kacamata bisnis. Dan menggunakan berbagai macam cara agar dapat meraup keuntungan besar dari komersialisasi hajat hidup rakyat ini.

Dari sini terlihat jelas bahwa penguasa yang lahir dari sistem yang batil, hanya berfungsi sebagai regulator saja. Melayani dan mengurus urusan rakyatnya memang tidak tampak dari penguasa dari sistem ini. Sementara pemenuhan kebutuhan rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, justru diberikan kepada pihak swasta (asing dan aseng) untuk mengelolanya. Hubungan dengan rakyatnya layaknya pedagang dan rakyat dalam posisi sebagai pembeli. Rakyat “terpaksa” harus membeli semua kebutuhan pokoknya dengan harga yang tidak murah dan bahkan semakin hari semakin sulit terjangkau oleh masyarakat, khusus masyarakat kecil yang berpenghasilan ala kadarnya.

Baca Juga :  Tiga Tokoh Dalam Satu Barisan, Sebuah Opini Fahri Hamzah

Kloplah sudah penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, akibat rusaknya penerapan sistem yang meminggirkan nilai spiritual ke jurang kehidupan. Rakyat menjadi “tumbal” atas diberlakukannya sistem yang sudah jelas kebobrokannya. Sikap penguasa yang tidak sedikit pun menaruh rasa kasihan dan peduli terhadap rakyatnya. Penguasa hanya mengganggap rakyat sebagai beban baginya dan sekaligus menjadi “sapi perahan” penguasa ketika memerlukan dana dengan menggunakan berbagai macam dalih.

Sampai kapan rakyat mampu bertahan hidup dan kepemimpinan penguasa yang seperti ini? Rakyat membutuhkan dan merindukan sosok penguasa bukan sebagai produsen/pedagang, melainkan sebagai pelayan rakyat. Sosok penguasa seperti ini hanya ada jika sistem Islam (Khilafah) diterapkan. Dan hal ini telah dibuktikan dalam sejarah selama 1300 tahun, Khilafah mampu menjadi pelayan terbaik bagi seluruh umatnya.

Semua kebutuhan pokok termasuk di dalamnya kebutuhan masyarakat akan air di pastikan pemenuhannya tanpa beban biaya. Karena air merupakan kepemilikan umum yang telah di tegaskan oleh Rasulullah SAW “Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud dan Imam Ahmad). Hadist ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api adalah milik umum (umat) dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh pribadi. Melainkan harus dikelola oleh negara dan semua rakyat berhak atas pemanfaatan/penggunaannya.

Baca Juga :  Siswa Beserta Guru SMP dan SMK Garuda Potong Hewan Qurban

Khilafah berperan menjaga kepemilikan umum yang notabene adalah harta umat, dan tidak membuka celah sedikit pun dari pihak lain untuk mengambil/menyerahkan pengelolaannya. Berbeda halnya dengan sistem Kapitalis Sekuler yang menyerahkan hak pengelolaan kepemilikan umum ini kepada pihak swasta (asing dan aseng), yang membuat rakyat kesulitan untuk mendapatkannya dan harus membayarnya dengan sangat mahal.

Penjaminan dan pemenuhan seluruh kebutuhan pokok inilah yang ingin dirasakan oleh umat saat ini. Namun hanya menjadi ilusi jika sistem Kapitalis masih berkuasa dimuka bumi. Sudah saatnya kita buang dan campakkan sistem yang penuh kebobrokan dan kerusakan, dan kita ganti dengan sistem Khilafah yang sudah terbukti berhasil membawa umat manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a’lam

Loading...

Baca Juga