oleh

Pemutusan THL Pemkab Banyuwangi

Pemutusan THL Pemkab Banyuwangi.

Ditulis oleh: Andi Purnama ST MT, Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan.

Ungkapan kekecewaan dan tidak adanya rasa berkeadilan yang dirasakan oleh beberapa Pegawai Pemkab Banyuwangi yang menyandang status sebagai Pegawai Tenaga Harian Lepas/THL Pemkab Banyuwangi yang barus saja diputuskan dan tidak diperpanjang kontraknya.

Padahal mereka telah  mengabdi menjadi pegawai dengan masa bakti cukup lama, bahkan ada lebih dari 7 tahun, dengan kondisi penghargaan dan pengupahan dengan pendekatan upah UMR saja, Bahkan THL yang dipekerjakan sebagai tenaga jasa operasi administrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat beban kerja dan tanggung jawab yang besar kadangkala dirasaakan pada THL yang masa baktinya telah lama, Ohh secara kesejahteraan dan skema perlindungan yang jauh berbeda dengan PNS yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara ASN.

Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkab Banyuwangi, dipekerjakan pada masing-masing Perangkat Kedinasan, baik di Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah (KLPD) Yang secara laporan Keuangan daerah tertera sebagai biaya operasi dalam rekening masing-masing dinas yaitu belanja operasi jasa, baik jasa administrasi, kesehatan, keamanan ketertiban, pengajar, kebersihan dan pelayanan masyarakat yang besar kecilnya anggaran tergantung pada kebutuhan program kerja masing-masing Rencana Operasi Kedinasaan dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya.

Optimalisasi maupun capaian kinerja kebutuhan dan pelayanan tetap menjadi faktor  pertimbangan utama. Belanja operasi jasa teradap kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), pada perangkat kedinasan tidak hanya yang bersifat tenaga kerja/pegawai  dengan kemampuan non akademis, bahkan THL ini pun terlibat dalam kemampuan-kemampuan yang strategis dan teramat penting, misalkan pelayan publik, pelayanan kesehatan, administrasi, pemberkasan dokumen bahkkan sistem IT dan pemeliharaannya. Selain juga dibutuhkan tenaga kebersihan, keamanan ketertiban, pemeliharaan taman jalan, bahkan tenaga penyuluh pertanian, banyak yang terisi oleh Pegawai dengan status THL ini.

Mereka minim kesejahteraan tetapi tugas dan tanggung jawabnya tidaklah berimbang. Adalah suatu keuntungan apabila dalam operasi kegiatan di kedinasan mendapatkan SDM yang berkualitas yang dapat diandalkan dalam membantu pelayanan penting pada masyarakat, mereka kadangkala menjadi ujung tombak dari para Kasi maupun Kabid atasan mereka.

Kemampuan ini juga kandangkala disalahgunakan dalam mencari skema-skema kejahatan pada modus-modus pelayanan tertentu oleh sang atasannya, karena atasan mempunyai resiko sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang terikat dalam kode etik dan disiplin aturan ASN. Modus-modus kegiatan pada proyek-proyek fisik yang dikelola Dinas Teknis dengan faktor kepentingannya, pelayanan izin-izin, pajak dan setoran, membuat laporan tunjangan kinerja fiktif para atasannya.

Seharusnya bila disesuaikan dengan aturan keuangan daerah, sebagai Representatif Pendapatan Anggaran Belanja Daerah, porsi keuangan untuk pembayaran para THL ini adalah pada belanja jasa yang tersusun dalam rencana tahunannya, skalanya memang naik dan turun. Dan secara otomatis setiap Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Dinas masing masing membuat suatu rencana kerja yang salah satunya  menyusun kebutuhan belanja jasa, Maka dari sinilah terdapat program rekrutmen SDM untuk setiap tahun anggaran, dengan dasar rencana sdm dalam skema 1 tahun kedepan.

Masalah yang muncul adalah, kebutuhan pelayanan akan seiring meningkat, apabila daerah tersebut secara ekonomi dan pembangunan berkembang menjadi lebih maju dan kompleks, kebutuhan SDM THL pun semakin diperlukan dan semakin bertambah. Anggaran belanja terhadap kebutuhan jasa untuk mengatisipasi terjaganya faktor layanan pada masyarkat baik pendidikan, kesehatan, perizinan, kebersihan, keamanan dan ketertiban harus tetap terjaga.

Berkaca dari kemajuan Banyuwangi yang menjadi Kota Kabupaten yang mulai tumbuh dan bekembang, seharusnya sangat diuntungkan dengan adanya Pegawai THL ini, apalagi mereka-mereka yang telah lama bekerja dan mengabdi dan unjung tombak garda depan bagaimana mereka mengikuti pola-pola kepemimpinan Bupati dan Kepala-Kepala Dinasnya. Pemangkasan 300 lebih dari pegawai THL ini apakah seiring dengan menurunnya ekonomi dan pembangunan di Banyuwangi yang kenyataannya membayar Belanja Jasa Pegawai THL saja tidak mempunyai kemampunyai keuangan daerah dengan dalih efisiensi dan efektifitas.

Mereka para pegawai THL Pemkab Banyuwangi yang dirumahkan seharusnya memperoleh suatu pertimbangan yang layak, pengabdian dengan perpanjangan skema kontrak yang menyalahi aturan terlanjur berjalan, sekian tahun bertahan karena ada harapan Banyuwangi akan lebih baik dan maju kedepan, bertahan dengan pendapatan yang minimal dengan mengorbankan seluruh waktu dan tenaga dan fikirannya di dinas yang mereka sehari-hari bekerja tanpa membangun jaringan apapun dan kesiapan apapun, yang pada akhirnya mereka diputus hanya dengan Laman Pengumuman di Website seolah hasil monitoring/evaluasi dan yang memutus Badan/Dinas lain (BKD), bukan kewenangan Organisasi Perangkat Dinas THL itu bekerja.

Kepala Dinas, Kabid dan Kasinya yang lebih tahu akan kebutuhan SDM dan beban kinerja Mereka. Trauma bagi mereka yang diputus kontrak secara mendadak tanpa ada kesiapan menjalin penghidupan diluar kegiatan baru mereka, beban anak istri dari keluarga mereka, pertimbangan yang pantas seharusnya seorang Pemimpin mengambil kebijakan yang menorehkan kekecewaan, rasa keadilan dan manusiawi di masa kondisi yang sedang susah karena situasi.

Loading...

Baca Juga