oleh

Marak Tambang Galian C Ilegal di Banyu Wangi , Kemana Aparat Penegak Hukum

DETIKFAKTA.ID – Maraknya tambang galian C ilegal yang ada di Kabupaten Banyuwangi terkesan dibiarkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Banyuwangi pada 8 April lalu pun belum ada tindaklanjut yang nyata.

Diketahui, sidak Komisi IV DPRD Banyuwangi lalu mendatangi tiga wilayah yang dikabarkan ada tambang galian di area pertanian.

Tiga kecamatan tersebut terbagi menjadi daerah pemilihan (dapil) 1 dan dapil 2. Pada dapil 1, lokasi yang didatangi adalah Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro. Sedangkan 3 lokasi lainnya di Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi dan Desa Bedewang, Kecamatan Songgon.

Hasilnya, di Klatak luas galian kurang lebih 20 hektar dengan kedalaman 20 – 30 meter. Untuk di Desa Pengantigan dan Bedewang luasnya antara 10 – 20 hektar dengan kedalaman sekitar 10 meter.

“Kita sudah berkoordinasi dengan bersurat ke Dinas Pertanian dan juga Dinas Lingkungan Hidup,” kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda kepada awak media, Senin (26/4/2021).

Meski begitu, Ficky mengaku pihaknya belum memberikan rekomendari kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menutup atau memproses hukum tambang galian C ilegal tersebut.

“Kita belum membuat rekomendasi ke APH. Karena kita masih nunggu klarifikasi jawaban dari Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan lapangan, pelaku tambang mengaku tidak khawatir dalam menjalankan tambang yang mereka kelola tanpa memiliki ijin ini.

Salah satu pelaku tambang di desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi mengaku sudah memberikan setoran rutin agar tidak ditindak oleh aparat penegak hukum. Sambil mengacungkan jempol, ia menegaskan, pemberian upeti rutin kepada oknum Polresta Banyuwangi sudah bukan rahasia lagi di dunia tambang galian C ilegal di Banyuwangi.

“Sudah bukan rahasia umum lagi. Yang penting aman,” katanya saat ditemui di lokasi tambang.

Penegakan Hukum Terkait Tambang Galian C Terkesan Tebang Pilih
Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Andi Purnama ST MT menyayangkan maraknya galian C ilegal di Banyuwangi yang terkesan dibiarkan tersebut. Tidak adanya penegakan hukum secara nyata membuat masyarakat berpersepsi aparat penegak hukum di Banyuwangi tebang pilih.

“Penegakan hukum jangan terkesan tebang pilih. Harus memberikan kepastian hukum sebagai jaminan rasa keadilan di masyarakat dan harus nyata. Karena Undang-Undang telah disahkan lebih dari 10 tahun,” terang Andi Purnama kepada detikfakta.id, Senin (26/4/2021).

Berdasarkan informasi yang ia terima, Baintelkam Mabes Polri sudah memerintahkan Polresta banyuwangi untuk melakukan sidak pemetaan pertambangan di Banyuwangi. Hingga saat ini sidak pemetaan tidak pernah ada, dan tambang ilegal pun masih tetap beroperasi.

Apalagi sempat turun dari Baintelkam Mabes Polri untuk sidak pemetaan pertambangan di Banyuwangi, dan sudah memberikan rekomendasinya kepada Polresta Banyuwangi untuk ditindak lanjuti.

Akan tetapi hingga saat ini masih aman-aman saja itu tambang ilegal dan tetap beroperasi seperti biasanya,” sebutnya.

Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Termasuk rekomendasi dari DPRD Banyuwangi jika memang sudah dilayangkan.

“Itu hak DPRD. Kita akan tindak lanjuti itu apabila ada rekomendasi dari DPRD maupun laporan dari masyarakat. Intinya kita nyari reduksinya terlebih dahulu, kita utamakan pencegahan baru langkah terakhir penindakan oleh APH,” kata Kapolresta Banyuwangi saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (26/4/2021).

Namun ia menampik jika jika pihaknya menerima rekomendasi dari Baintelkam Mabes Polri terkait tambang galian C ilegal.

“Terkait rekomendasi dari Baintelkam Mabes Polri tidak ada itu. Kita tidak pernah menerima. Tapi nanti akan saya cek lagi,” pungkasnya. (EST)

Loading...

Baca Juga