oleh

Sri Mulyani Indrawati : PPKM Darurat Selama 4-6 Minggu di Jalankan Untuk Menahan Penyebaran Kasus Covid-19

DETIKFAKTA.ID- Penyebaran Covid-19 varian Delta yang kian menggila, Pemerintah berencana memperpanjang PPKM Darurat hingga 6 minggu lamanya.

Demikian disampaikan  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti yang di kutip dari Suara.Com Senin (12/7/2021) saat rapat kerja dengan  Badan anggaran DPR RI.

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,”  kata dia

Lanjut dia , APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sri Mulyani pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan melambat menjadi 4 persen sampai 5,4 persen dan pada Kuartal IV-2021 diperkirakan akan tumbuh 4,6 persen – 5,9 persen.

“Secara keseluruhan, tahun diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diumumkan di  Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021), hal itu bertujuan utuk  memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas selama 2 minggu, terhitung sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Sebelum diberlakukan PPKM darurat  pemerintah juga menerapkan peraturan PPKM  dengan skala mikro pada 1 Juni 2021 lalu danPemerintah Wacanakan PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu.

Penerapan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli mendatang.

“PKMP Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani

Dengan demikian, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. (ANW).

 

 

Loading...