Oleh : Andi Purnama ( Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan)
DETIKFAKTA.ID– Dikutip dari laman pemberitaan online, berita9.net Tertanggal 30 Nopember 2021 dengan Head Linenya “Fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi Pilih Absen Penandatanganan APBD 2022”. Penolakan tersebut dirasa masuk akan oleh fraksinya, lantaran mepetnya waktu pembahasan Rancangan APBD (RAPBD). Sementara Partai Demokrat menilai RAPBD harus dikaji secara detil karena berkaitan dengan tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat.
Ketua Partai Demokrat (Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi) Michael Edy Hariyanto : “Jika tidak dikaji (RAPBD Banyuwangi), kemudian ditandatangani, apa itu bukan bentuk penghianatan terhadap kepercayaan masyarakat?” (Selasa, 30/11/2021).
Menurut Andi Purnama, S.T.,M.M. Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan, setidaknya sikap ketegasan dan daya kritis yang diambil, juga diikuti bukan hanya oleh 1 fraksi saja, melainkan seluruh fraksi yang ada, supaya apa yang akan diajukan pihak Eksekutif (Pemerintah Daerah Banyuwangi) sebagai penyusun dan pengaju Rancangan Anggaran dan Belanja yang akan disahkan, benar-benar realistis sesuai dengan arah capaian dan sasaran, apa yang telah menjadi komitmen program Pemimpin Bupati Banyuwangi, dalam memenuhi janji-janji kampanyenya. Visi misi dan Strategi setidaknya ter Work Breakdown System (WBS) menjadi langkah detail/rinci atas Goal’s Setting yang akan disingkronisasi dengan strategi, yang merupakan Mission tracking dan milestone (tonggak capaian) trand (positif atau negatif) terhadap arah komitmenya, bukan sekedar pemimpin yang bertendensi “lip service”.
Menurut Andi, ada hal yang sangat menarik, dari program yang akan disusun dalam APBD satu tahun kedepan, bagaimana program dengan anggaran yang diajukan, akan dilaporkan kembali menjadi laporan pertanggungjawaban dalam Realisasi dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang akan diberikan setelah progress pelaksanaan anggaran berjalan dalam jangka waktu 1 semester dan akan diajukan sebagai Peraturan Bupati dan disahkan dalam Perda Pengesahan “Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD”, di tahun berikutnya.
Laporan Hasil Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan realisasi anggran setelah memasuki pelaksanaan APBD terimplementasi dalam kurun waktu 6 Bulan. Untuk anggaran 6 Bulan kemudian dilakukan tindakaan penyesuaian ekspektasi capaian atas realisasi Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening (0.0.4) terbagi menjadi (0.0.4.1.) Pendapatan Asli Daerah/PAD dan Belanja Daerah (0.0.5) terbagi dalam menjadi 2 Kode Rekening, yaitu: Pertama 0.0.5.1. (Belanja Operasi), Kedua 0.0.5.2. (Belanja). Bila disederhanakan, menurut pendapat Andi, laporan keuangan terbagi atas 2 sistem yaitu “Pendapatan” dan “Belanja” daerah.
Laporan keuangan dari pihak Eksekutif Pemerintah Daerah Banyuwangi, yang disusun menjadi laporan fisik, setebal 2 Rim Kertas (dalam 1 Jilid laporan) merupakan laporan yang disajikan secara fisik/hardcopy untuk pembahasan. Buku laporan yang tebal tersebut merupakan hasil “print out” existing laporan. Dimana nomor rekening dan penjabarannya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/OPD, melaporkan kondisi realisasinya. Memang bagian depan rekapitulasi ditampilkan, itupun juga rakapitulsi dari ringkasan yang terdapat kode-kode dan nomor rekening msin sistem keuangan daerah.
Laporan keuangan yang disusun dalam bentuk hardcopy yang sedemikian tebal, dikarenakan, laporan diprint out sesuai dengan mesin dan data sistem keuangan yang ada. Sehingga pembacaan maupun pemahaman masyarakat umum, dapat dipastikan sulit untuk mengerti dan memahami secara :preview” dalam waktu singkat, masih perlu upaya bertanya dan belajar agak lama. Terkait nomer-nomor atupun kode-kode rekening, yang tertera didalamnya, butuh pendalaman materi terlebih dahulu.
Bagaimana anggota Dewan Legeslatif, akan memunculkan daya kritis, untuk mereview saja membutuhkan upaya membolak-balik laporan tebal tersebut. Saya kira hanya segelintir orang saja yang mau mebaca maupun upaya memahaminya. Demikian juga preview laporan soft copy, untuk membaca akan upaya keras mengerakkan kursor naik dan turun meringkas tampilan laporan.
Dapat dikatan laporan seperti ini hanya diperuntukkan dan digunakan orang yang berlatar belakang Ilmu Akuntansi/Keuangan dan Sistem Pengkodean Pelaporan.
Bagaimana anggota legeslatif, akan memunculkan narasi dan argumentasi kritis, bila laporan yang dimunculkan laporan “mesin sistem keuangan”, yang real langusung “diprint/dicetak”, bukan laporan keuangan yang layaknya disajikan pada bagian berjenjang setiap level manajerial (opreator, pelaksana, supervisi, itendent, manajer unit, manajer, direktur, komisaris).
Bagaimana seharusnya anggota lembaga legeslatif yang berlatar belakang berbagai macam keilmuan, yang harus dipaksakan membaca laporan pada tingkatan data dan kode-kode nomer rekening. Bagaimana masyarakat umum, yang ingin turut memperhatikan kinerja capaian keuangan dan efektfitas/efisiensi penggunaan dana anggaran oleh eksekutif/OPD, sehingga partisipasi argumentasi masyarakat juga terut serta mereview dan mengkritisi kinerja.
Dengan laporan keuangan yang tebalnya hampir 2 rim tersebut. Sangat menyulitkan untuk membaca maupun memahami baik anggota dewan sekalipun, apalagi masyarakat umum.
Menyikapi buku yang berisi “mesin sistem” pelaporan keuangan pada laporan pertanggunjawaban APBD Banyuwangi, perlu dibuat yang lebih mudah dibaca dan dipahamai. Layaknya laporan keuangan sebuah organisasi, manajer bagian hukum, manajer personalia, manajer pengembangan, manajer produk, bukan diberikan “real” laporan mesin sistem keuangan,
Laporan keuangan dirangkai menjadi sebuah laporan yang menarik, mana yang main task, sub sistem, dan sub sub sistem, mudah dibaca/dipahami, bila perlu data dashboard tersaji, sehingga “nalar kritis” dan “argumentasi membangun” terhadap kinerja keuangan dan progress pembangunan dapat terbangun dalam upaya partisipasi publik, dan masyarakat luas dalam mengawal visi misi dan strategi sang bupati.(EST)
)
