DETIKFAKTA.ID– Peristiwa pencurian kayu jati milik Perhutani Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Bajulmati, Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Bajulmati, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Masih dalam Pendalaman Penyidik Polresta Banyuwangi, Kamis, (14/4/2022)
Sutikno dengan jabatan kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Bajulmati yang dalam laporanya, Sesuai Laporan Polisi Surat Nomer : STTLP/115/IV/2022/SPKT/POLRESTA BANYUWANGI/POLDA JAWA TIMUR tanggal 05 April 2022 menuai polemik, pasalnya Lianto sopir , Warga Pal.4 Lingkungan Taman Baru Desa Alasbulu Kecamatan Wongsorejo sampai hari ini telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polresta Banyuwangi , karena diduga melanggar UU RI Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan dirinya tidak menyadari akan kesalahanya.
Kemalangan nasib sangat dirasakan oleh Lianto dan keluarga, tidak menyangka jika niat mendapat pekerjaan sebagai sopir jasa pengangkut kayu yang dijalani berdampak penangkapan dan pelanggaran hukum, padahal dilakukan atas perintah oknum petugas perhutani ungkap Lianto.
“saya takut dan hanya sebagai sopir pak, saya disuruh oleh (D) dan (S) kata Lianto sedih”
Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, diketahui berdasarkan keterangan Tarjam sebagai Kepala tempat penimbunan kayu (TPK) Bajulmati telah menerima penitipan kayu jati sejumlah 36 potong ukuran panjang 2 meter dari penyidik Polresta Banyuwangi, namun tidak di berikan surat BAP penitipan.
Bersamaan dengan peristiwa ini, Muhklisin Sabarna Plt. Waka ADM Perhutani KPH Banyuwangi Utara menjelaskan bahwa lokasi lacak balak sesuai Barang Bukti, tunggak kayu ditemukan identik pada Petak 2a-1 RPH Bajulmati BKPH Bajulmati tanaman tahun 1986 sebanyak 4 pohon, dan sampai dengan berita ditulis pihak Asper BKPH Bajulmati Mahfud Hadi menyerahkan proses penyidikan kepada Kepolisian.
Dari peristiwa pencurian kayu jati ini pelaku dapat dikenai pasal 12 huruf (d) Jo pasal 83 ayat (1) huruf(a) atau pasal 12 huruf(e) jo pasal 83 ayat (1) huruf(b) Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 yang berbunyi :
orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan/atau yang tidak dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp . 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah. (EST)






