oleh

Ini Pesan Dewan Pers Kepada Perhimpunan Jurnalis Siber

DETIKFAKTA.ID – Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers, Arif Zulkifli berpesan kepada pengurus dan anggota Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) untuk selalu mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dalam menjalankan kerja jurnalistik.

Ditegaskan pula, perlindungan yang dilakukan oleh lembaga etik ini terhadap wartawan adalah mutlak, bukan hanya kepada wartawan anggota konstituen saja.

Hal ini disampaikan Arif Zulkifli saat diskusi Kajian Hukum Pedoman Pemberitaan di Media Sosial yang berlangsung secara offline maupun online, Kamis (11/8/2022) lalu.

Ia memaparkan, fungsi pers atau media massa sesuai pasal 3 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yakni sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial serta ikut pemperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran.

Disampaikan pula, tugas pers/ media seperti yang terdapat pada pasal 2 UU nomor 40 tahun 1999. Bahwa pers berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum.

“Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu-red) dalam mempengaruhi sebuah keputusan,” katanya.

Demikian halnya pada pasal 6 bahwa pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Lanjutnya, dalam penjabarannya khusus huruf C, dibagi dalam 3 bagian. Pertama, sebagai wahana komunikasi massa, penyebaran informasi dan bentuk opini. Kedua, harus mampu melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Ketiga, harus mendapat jaminan pelindungan hukum, serta bebas dari campurtangan dan paksaaan dari manapun.

Arif Zulkifli menegaskan, perlindungan yang dilakukan oleh dewan pers terhadap wartawan adalah mutlak. Tidak hanya kepada wartawan yang merupakan anggota konstituen dewan pers.

“Perlindungan kepada wartawan oleh dewan pers bukan hanya kepada wartawan yang merupakan anggota konstituen dewan pers tetapi kepada wartawan yang menjalakan tugas jurnalsitiknya secara teratur, kecuali wartawan yang terjerat dengan masalah pribadi diluar tugas jurnalistik,” tegas Arif.

Dijelaskan pula persyaratan wartawan yang wajib mendapat perlindungan dari dewan pers. Mereka harus bekerja pada media yang berbadan hukum PT, yayasan atau koperasi yang diperuntukan khusus untuk pers.

Sementara itu, Plt Ketua Umum Perhimpunan Jurnalis Siber, Mahmud Marhaba mengungkapkan, wartawan seyogianya wajib memperhatikan legalitas media tempat dirinya bekerja. Sehingga tidak terjebak dengan aturan yang ada sehingga bebas terjerat dari undang-undang ITE.

“Khususnya pasal 3 yang peruntukannya khusus pers. Serta pasal 4 menyangkut modal usaha yang dimiliki oleh perusahan tersebut minimal 100 juta rupiah,” tegas Mahmud.

Ia mengingatkan, saat ini PJS sudah memiliki kepengurusan DPD di 23 provinsi dan beranggotakan lebih kurang 1000 wartawan. Karenanya, wajib memperhatikan aturan yang dikeluarkan oleh dewan pers. Khususnya terkait dengan perusahan pers yang melindungi kerja pers itu sendiri.

Dirinya pun berjanji akan mengawal setiap media dimana tempat wartawan bekerja untuk didaftarkan di dewan pers dan wartawan pun diwajibkan kompeten dengan mengikuti UKW kepada lembaga uji yang dilakukan kerjasama dengan PJS.

“Pengurus DPP PJS siap mengawal anggotanya mulai dari mempersiapkan kriteria badan hukum pers, mendaftarkan medianya ke dewan pers hingga menjadikan wartawan kompeten melalui UKW sesuai tujuan dan cita-cita dewan pers agar wartawan terhindar dari delik pers yang selalu mengancam keberlangsungan anggotanya,” ujarnya. (EYD)

Loading...