DETIKFAKTA.ID-Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum senior Elvan Gomes. Dalam analisisnya, Gomes menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam membangun sistem hukum yang kuat dan transparan, terutama jika tidak kembali kepada prinsip dasar konstitusi UUD 1945.
Menurut Gomes, kontrol terhadap jalannya pemerintahan akan menjadi sulit jika pemerintah tidak berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi.
“Jika kita tidak kembali pada dasar UUD 1945, pengawasan terhadap kebijakan negara menjadi sangat sulit. Akan ada dua matahari dalam pemerintahan: satu adalah pemimpin formal, dan yang kedua adalah pengusaha oligarki yang semakin menguat,” ujar Gomes. Saat ditemui detikfakta.id, di Kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat, (4/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa fenomena “matahari kedua” ini muncul akibat pengaruh besar kelompok oligarki terhadap pengambilan keputusan.
“Ketika pengusaha oligarki memiliki kekuatan yang terlalu besar, mereka dapat memengaruhi kebijakan pemerintah demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Ini menciptakan ketimpangan yang semakin memperlebar jurang antara rakyat kecil dan elit ekonomi,” tambahnya.
Gomes juga mengingatkan bahwa supremasi hukum harus menjadi tameng utama untuk melawan pengaruh oligarki. “Hukum yang adil dan independen adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kebijakan negara tetap berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir kelompok,” tegasnya.
Ia pun menyoroti pentingnya reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada teknis perundang-undangan, tetapi juga mampu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. “Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk mengurangi dominasi oligarki dalam politik dan ekonomi. Jika tidak, pemerintahan ini akan sulit untuk benar-benar menjadi milik rakyat,” tutup Gomes.
Catatan ini memberikan peringatan serius kepada pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan pilar hukum dan demokrasi. Gomes berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengambil sikap yang berani demi melindungi kepentingan rakyat luas. (ANW)