oleh

Kematian Warga, Beban RT/RW: Di Mana Peran Pemprov DKI?”

DETIKFAKTA.ID – Ketua RW 04 Semper Barat, Djumadi atau yang akrab disapa Uje, menyuarakan keresahan warga soal penanganan kematian yang masih serba mandiri. Dalam sebuah forum warga, Uje mengungkapkan bahwa setiap kali ada warga yang meninggal dunia, pengurus RW dan RT harus turun tangan secara swadaya — bahkan seringkali harus iuran pribadi untuk menutupi kebutuhan dasar seperti kain kafan dan biaya pemakaman.

“Kita pengennya keluarga yang ditinggalkan itu duduk manis, semua sudah tertangani. Tapi kenyataannya, pengurus RW, RT, dan warga masih harus urunan,” ujar Uje. Saat dikonfirmasi detikfakta.id , Selasa malam di RPTRA Pesona, RW 04, Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara (13/5/2025).

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi warga yang meninggal. Bantuan tersebut bisa berupa seperangkat kain kafan lengkap atau bentuk dukungan lainnya yang meringankan beban warga dan pengurus lingkungan.

Menurutnya, harga satu set kain kafan saat ini berkisar Rp600.000 – Rp640.000. Jika Pemprov bisa memberikan bantuan langsung, atau minimal sistem reimbursement (pengembalian dana) berbasis laporan RT/RW, itu akan sangat membantu.

“APBD DKI kan besar. Masa sih gak bisa disisihkan buat bantu warganya yang meninggal? Kita ini sering keteteran. Bahkan kadang dana operasional RT juga kepotong karena bantu-bantu kematian,” ungkapnya lagi.

Selain itu, Uje juga menyinggung kecilnya honor RT yang hanya sekitar Rp2 juta per bulan.

“Dia nongkrong di pos aja, sekali nongkrong bisa abis Rp200.000 – Rp300.000 sama warganya. Belum jaga malam, belum urus operasional lain. Gak cukup bang,” keluhnya.

Uje berharap janji pemerintah untuk menaikkan operasional RT/RW bisa segera direalisasikan. Baginya, perhatian terhadap kematian warga adalah cermin keberpihakan pemerintah terhadap kemanusiaan dan pelayanan dasar masyarakat.(ANW)

 

 

Loading...