DETIKFAKTA.ID— Pengacara senior dan praktisi hukum Elvan Gomes menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal “agenda besar” yang disampaikan beberapa waktu lalu merupakan bentuk kekhawatiran terhadap terbongkarnya sejumlah kasus besar yang mulai diselidiki di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pernyataan soal agenda besar itu bisa dibaca sebagai gestur ketakutan terhadap potensi terbongkarnya kasus-kasus besar semasa beliau menjabat,” ujar Elvan Gomes dalam wawancara via telepon dengan detikfakta.id, Kamis, 17 Juli 2025.
Elvan menyebut, sejumlah kasus yang kini mulai disorot, seperti kasus minyak goreng, gula, timah, nikel, pagar laut, laptop Kemendikbud, hingga pencabutan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), telah mulai menyeret nama-nama besar dari lingkaran kekuasaan masa Jokowi, termasuk oligarki dan bahkan keluarga dekatnya.
“Ini sekaligus bisa dimaknai sebagai bentuk peringatan atau ajakan kepada para oligarki dan pendukungnya untuk bersama-sama menghalangi atau menghambat kebijakan hukum Presiden Prabowo, yang jelas-jelas berupaya mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa,” tegas Elvan.
Lebih lanjut, Elvan menyoroti respons lembaga penegak hukum atas kasus-kasus tersebut. Ia menyinggung sikap Kapolri yang membiarkan gelar perkara khusus berlangsung, OTT KPK terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, serta langkah Kejaksaan Agung yang terus mengembangkan kasus-kasus seperti dugaan korupsi di Patra Niaga, minyak goreng, gula, hingga pengadaan laptop di Kemendikbud.
“Dari semua itu, nama Jokowi, anak mantunya, dan para oligarki mulai muncul ke permukaan. Bahkan ada yang sudah disebut dalam persidangan. Maka tak heran bila saat ini Kejaksaan dan Pengadilan mulai mendapat pengamanan khusus dari unsur militer atas perintah pemerintah era Prabowo,” ungkapnya.
Elvan menambahkan bahwa institusi-institusi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang dulunya sangat lekat dengan kekuasaan Presiden Jokowi, kini harus berada di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo harus tegas. Segera ambil alih dan kendalikan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai instrumen negara, agar agenda penegakan hukum berjalan bersih dan tak tersandera kepentingan masa lalu,” pungkas Elvan Gomes. (ANW)
