DETIKFAKTA.ID — PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, tudingan serius datang dari Apek Saiman, aktivis senior dari Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM), yang menilai bahwa PT Pelindo telah dengan sengaja membiarkan dampak buruk aktivitas pelabuhan Tanjung Priok menghancurkan kualitas hidup warga.
Melalui pernyataan tertulis yang diterima detikfakta.id, pada Senin siang (5/8/2025), Apek menyebut PT Pelindo tak hanya lalai, tapi patut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dugaan ini muncul karena Pelindo dianggap mengabaikan ancaman serius terhadap lingkungan dan masyarakat akibat kemacetan parah, kecelakaan lalu lintas, serta pelanggaran zonasi truk kontainer yang berlarut-larut.
“Ini bukan soal kelalaian teknis. Ini soal pengabaian sistematis terhadap hukum dan hak hidup warga Jakarta Utara,” tegas Apek yang juga merupakan Pembina Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU).
Menurutnya, kondisi di lapangan yang kian semrawut sudah melampaui batas wajar. Truk-truk kontainer yang diparkir liar di luar zonasi, kecelakaan yang terus merenggut korban jiwa, dan tekanan hidup akibat polusi serta kebisingan, merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dibiarkan oleh negara dan korporasi.
“Kalau ini dibiarkan terus, maka kita sedang menyaksikan bentuk baru kolonialisme ekonomi: rakyat dikorbankan demi lalu lintas logistik,” sindir Apek tajam.
Tudingan ‘Buying Time’ dan Permintaan Audit Investigatif
Tak hanya menyoroti pelanggaran UU PPLH, Apek juga menyatakan bahwa selama ini baik PT Pelindo maupun Pemda DKI Jakarta terlihat hanya “bermain waktu”. Berbagai perundingan yang dilakukan, menurutnya, hanyalah strategi buying time yang tidak menghasilkan solusi konkret.
“Mereka hanya kasih angin surga, biar rakyat diam. Tidak ada langkah nyata. Ini penghinaan terhadap akal sehat publik,” ujar Apek.
Sebagai langkah nyata, Apek menyerukan agar masyarakat tidak lagi mengandalkan perundingan yang mandek, melainkan menggugat Pelindo secara hukum dan menuntut audit investigatif atas perencanaan, tata kelola, serta dokumen AMDAL perusahaan pelat merah tersebut.
Selain menyoroti Pelindo, Apek juga mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Utara yang dinilai lemah dalam menertibkan pelanggaran zonasi pool truk kontainer.
“Kalau gubernur dan wali kota tidak berani menegakkan aturan, maka mereka bagian dari masalah,” ujar Apek.
Apek menegaskan bahwa Jakarta Utara seharusnya tidak menjadi korban industri pelabuhan, melainkan dibangun menjadi kota pelabuhan yang adil, sejahtera, dan beradab.
“Jangan biarkan warga terus jadi korban. Ini waktunya perlawanan hukum dan rakyat. Jakarta Utara bukan halaman belakang logistik nasional,” tutup Apek dengan lantang. (ANW)





