DETIKFAKTA.ID – Pengacara senior dan praktisi hukum, Elvan Gomes, menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan kepolisian di kediaman Febriansyah pada 1 Agustus 2025 sah menurut hukum, apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
Menurut Elvan, dugaan keterlibatan Febriansyah dalam peristiwa penculikan dan penyanderaan anggota Densus 88 di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 25 Juli 2025, telah memasuki tahap penyidikan. Hal itu dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 28 Juli 2025.
“Karena tahapannya sudah masuk penyidikan sesuai SPDP Kejati DKI, maka penggeledahan tanggal 1 Agustus sah secara hukum jika dilakukan sesuai ketentuan KUHAP,” ujar Elvan Gomes kepada detikfakta.id, Jumat (15/8/2025).
Meski demikian, Elvan menyoroti adanya persoalan yang harus diusut tuntas, yakni siapa yang memerintahkan anggota BAIS mendatangi lokasi, serta apakah penangkapan dan penahanan telah sah secara hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Ini harus diusut tuntas dan dibuka ke publik, karena ada indikasi niatan adu domba antara kepolisian, kejaksaan, dan TNI,” tegasnya.
Elvan menilai penyidikan kasus FYH tidak boleh berhenti hanya pada tersangka yang ada saat ini. Semua temuan dalam peristiwa tersebut harus dibuka secara transparan. Ia mengkhawatirkan adanya indikasi upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto melalui kekacauan hukum dan gangguan stabilitas keamanan dengan cara membenturkan TNI dan Polri.
Ia mendorong agar DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Sikap Presiden Prabowo yang melakukan pengendalian militer dan penegakan hukum adalah langkah awal yang baik. Ini bagian dari upaya menuju kedaulatan keamanan, pertahanan, dan kedaulatan hukum demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan cerdas,” pungkasnya. (ANW)






