oleh

H. Dali Madali Sentil Penyelenggara MBG: Ada Sistem yang Tidak Berjalan

DETIKFAKTA.ID-Tokoh masyarakat Semper Barat sekaligus penggiat media sosial, H. Dali Madali, angkat suara terkait insiden mobil MBG yang menabrak para pelajar. Ia menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai kecelakaan, melainkan sebagai indikasi kegagalan sistem dan lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Menurut H. Dali, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dua rujukan utama: nilai-nilai tidak tertulis seperti adab, etika, dan sopan santun, serta aturan tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, hingga SOP. Dalam kasus ini, ia menilai SOP yang seharusnya menjadi pagar keselamatan justru tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Kalau sampai terjadi kejadian seperti ini, artinya ada SOP yang dilemahkan, dilalaikan, bahkan dilangkahi. SOP MBG itu jelas—ada syarat, kriteria, dan aturan. Kalau sistem berjalan, kejadian ini tidak akan terjadi,” tegasnya. Dalam Pesan tertulisnya, Sabtu (13/12/2025).

Ia menyoroti posisi sopir yang kerap dijadikan pihak paling disalahkan. Menurutnya, sopir memang melakukan kesalahan, namun tidak bisa dilepaskan dari perintah pimpinan.

“Sopir salah, iya. Tapi dia juga bisa tidak sepenuhnya salah. Dia tidak akan mengemudi kalau tidak diperintahkan. Kalau dia bilang tidak mampu, tapi pimpinan tetap memerintahkan jalan, maka itu bentuk kelalaian sistem,” ujarnya.

H. Dali menilai, tanggung jawab utama justru berada pada penyelenggara MBG sebagai pemilik dan penanggung jawab kegiatan. Lemahnya pengawasan dan pemaksaan operasional menunjukkan bahwa sistem tidak berjalan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan.

“Penyelenggara itu yang paling bertanggung jawab. Mereka tahu konsekuensi, tahu risikonya, tapi tetap dijalankan. Ini bukan soal kasihan, ini soal penegakan,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa setiap kelalaian harus diikuti sanksi tegas agar menimbulkan efek jera. H. Dali secara terbuka mengusulkan penutupan permanen penyelenggara MBG yang terbukti lalai.

“Kalau sanksinya ringan, ini tidak akan jadi pembelajaran. Orang akan bilang, ‘ah, paling juga ringan’. Ini berbahaya. Usulan kami jelas: tutup permanen,” tegasnya.

Menurutnya, dalam mengambil keputusan ada dua pendekatan: menggunakan hati atau menggunakan pikiran. Jika menggunakan hati, maka rasa kasihan akan mendominasi—modal besar, tenaga kerja, hingga dampak sosial. Namun jika menggunakan pikiran, maka SOP harus ditegakkan tanpa kompromi.

“Kalau pakai pikiran, apapun risikonya, SOP ditegakkan. Tutup permanen, lalu ambil alih oleh pihak yang benar-benar mampu menyelenggarakan dengan baik,” tambahnya.

Dalam analoginya, H. Dali menggambarkan hukum seperti kantong darah di PMI. Jika ditegakkan dengan benar, darah tidak menetes. Namun jika dimiringkan, darah akan tumpah dan menimbulkan dampak luas.

“Hukum itu seperti kantong darah. Harus ditegakkan lurus. Kalau dimiringkan, akan berdarah-darah. Ini bukan soal siapa pemiliknya, tapi soal penegakan aturan,” pungkas H. Dali Madali. (ANW)

Loading...