oleh

Gerakan Pemuda Islam: Aksi Bela Tauhid Jangan Mau Ditunggangi Politik

LeaderBoard_700x120

DETIKFAKTA- Aksi Bela tauhid yang akan digelar Jumat (2/11/2018) adalah bentuk ekspresi umat islam yang didasari mengutuk keras pembakaran bendera bertuliskan tauhid. Bukan sebuah sikap yang berpura-pura yang sebenarnya membawa kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Apa yang dilakukan oleh umat Islam ini adalah mengawal agar proses hukum yang berlaku berjalan dengan semestinya.

Pernyataan sikap ormas pemuda islam ini disampaikan di Markas GPI Menteng 58, Jakarta, Kamis malam (01/11/18). Hadir dalam pernyataan sikap ini Zulham Arif dari Gerakan Pemuda Islam (GPI), Khoirul Amin mewakili Gerakan Perubahan Indonesia (GPI), Rahmat Himran Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB),
Raja Agung Nusantara dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Rahmat Pakaya dari Jaringan Aliansi Nasional (JANAS) dan Arief Iksan dari Forum Indonesia Satu (FIS).

Ormas pemuda islam ini mengutuk keras pembakaran bendera tauhid yang terjadi di Garut beberapa waktu yang lalu pada acara hari Santri Nasional. Kepolisian harus dengan tegas untuk segera memproses hukum pelaku pembakaran bendera tauhid.

“Saya mewakili pimpinan GPI mengutuk keras pembakaran bendera bertuliskan tauhid. Mengingat bahwa simbol kalimat tauhid merupakan simbol umat islam di dunia, maka ini menjadi persoalan di dunia, bukan hanya persoalan Indonesia. Sebagaiman yang telah disampaikan teman-teman kami sebelumnya, umat islam di dunia telah mengecaman keras atas kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” ujar Zulham Arif.

Menanggapi munculnya Gerakan Aksi Bela Tauhid, Zulham menilai aksi tersebut adalah hal yang wajar. Namun Zulham mengingatkan agar tetap melihat persoalan ini adalah persoalan hukum. Jangan sampai masalah ini dibawa ke ranah politik.

“Terkait dengan akan adanya aksi yang dinamakan Gerakan Aksi Bela Tauhid, jika ada tanda-tanda yang mencoba menggeser gerakan ini menjadi gerakan yang berbau politis. maka mohon secepatnya mengambil langkah koordinasi dengan pihak yang mempertanggungjawabkan aksi.”

Sementara itu, Rahmat Himran, Ketua FUIB melihat perkembangan insiden pembakaran bendera yang terjadi sudah mengarah ke ranah poltik. Hal ini terjadi karena ada di tahun politik ini, masalah yang seharusnya diselesaikan secara hukum dapat bergeser karena kepentingan tertentu.

“Kami melihat politisi Indonesia membawa kasus ini menjadi persoalan politik. Seharusnya masalah ini larinya kearah proses hukum. Tapi yang kita lihat saat ini adalah ada oknum-oknum politik yang menunggangi isu ini menjadi isu politik,” jelas Himran.

Hal senada disampaikan Rahmat Pakaya dari Jaringan Aliansi Nasional, yang menyatakan pihaknya secara tegas menganggap kasus pembakaran bendera itu adalah ranah hukum. Rahmat berpendapat biarkan proses hukum berjalan dan tidak dipolitisir oleh kepentingan politik Pilpres 2019.

“Jangan masalah ini dijadikan alat adu domba sesama anak bangsa terutama umat Islam. Kami tida mau Indonesia menjadi seperti Timur Tengah. Jangan jadikan masalah ini menjadi isu untuk memecah belah”, tegas Rahmat.

Di sisi lain, Khoirul Amin dari GPI berharap ketegasan dari pihak kepolisian dalam kasus pembakaran bendera tauhid ini. Ketegasan polisi dirasa Amin akan mampu meredam semua isu agar tidak berkembang lebih jauh, terlebih jika dipelintir ke arah politik.

“Polisi harus dengan tegas untuk segera memproses hukum. Kalau itu sudah ditersangkakan, kemudian pasalnya sudah terapkan dan kalau memungkinkan untuk ditahan, segera tahan. Karena itulah yang kemudian menjadi barometer bagi umat Islam. Bahwa polisi sudah bekerja dengan baik,” ujar Amin.

Raja Agung Nusantara Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) menghimbau seluruh umat islam agar mendewasakan diri. Jangan sampai aksi bela tauhid ditunggangi oleh kepentingan politik. Dan jangan dijadikan propaganda semata untuk memecah belah umat.

“Pembakar bendera tauhid harus ditindak tegas demi kenyamanan berbangsa dan bernegara, yang membakar bendera adalah penista agama,” tandas Raja Agung.

Ketua Forum Indonesia Satu Arif Ikhsan dalam pernyataannya mengingatkan kepada umat islam untuk membiarkan polisi bekerja. Dan umat islam jangan terpengaruh isu provokatif yang dapat mempengaruhi umat dan membinasakan umat. Permasalahan pembakaran bendera sebaiknya dipercayakan kepada aparat penegak hukum.

“Ini jangan dipolitisr jadi politik identitas antar umat islam, kami tidak mau terjadi seperti di timur tengah. Karena dipolitisir menjadi pemecah belah, kita harus tegakkan hukum,” tutur Arif. (OSY)

LeaderBoard_700x120
Loading...

Baca Juga