oleh

Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa Lippo Group, Tuntut DPR Bentuk Pansus

LeaderBoard_700x120

DETIKFAKTA – Konsorsium Mahasiswa Jakarta Kembali mengadakan unjuk rasa Jumat Siang (24/10/2018) di depan Tugu Tani. Aksi ini karena sangat prihatin dan sulit dipercaya dengan hasil penggeledahan rumah CEO Lippo Group James Riady oleh KPK.

“Miris tim KPK tak dapat menemukan apa apa saat geledah, ini menjadi tanda tanya di kalangan aktifis dan mahasiswa. Ditambah lagi oktober kemarin James Riady dipanggil KPK, guna untuk di mintai keterangan sebagai saksi. Namun KPK belum juga menetapkan sebagai tersangka,” ujar Bung Sem selaku korlap aksi.

Ia menambahkan, diduga bahwa KPK telah masuk angin. Dan keluar dari komitmen penegakan hukum yang seadil-adilnya. Dugaan ini muncul karena ada upaya untuk menghalang-halangi proses penyelidikan yang dilakukan KPK.

“Ini pun sebenarnya masih rancu. Karena atas dugaan bahwa PT. Lippo Group, mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan KPK. Dengan dugaan bahwa KPK telah disuap untuk melancarkan misi kotor tersebut. Maka jangan sampai hal tersebut terjadi yang kesekiankalinya di dalam KPK,” tambahnya.

Professional lembaga super body seperti KPK, dipertanyakan oleh para mahasiswa yang berunjuk rasa lewat orasi-orasi yang dikeluarkan.

“Negara ini bisa rusak jika idealisnya pimpinan KPK bisa di beli berapa saja. Tentu harapan besar kami supaya tidak terulang kembali di masa masa akan datang,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Konsorsium Mahasiswa Jakarta dalam aksi itu kemudian menuntut tujuh hal.Ppertama, mendesak KPK jangan takut. Harus berani ungkapkan hasil penyelidikan kasus proyek Meikarta yang sebenar-benarnya. Kedua, mendukung KPK dalam proses penegakan hukum. Karena diduga PT Lippo Group menghalang-halamgi prosespenyelidikan kasus Meikarta.

Ketiga, tangkap James Riady (CEO Lippo Group) dan Direktur Utama PT Lippo Group. Karena mereka bukan Tuhan. Keempat, segel proyek Meikarta sampai tuntas, jangan pandang bulu dalam proses hukum. Kelima, meminta kepada masyarakat (konsumen) agar meminta ganti rugi ke PT Lippo Group.  Keenam, mendesak DPR RI dapil Jawa Baratberkoordinasi untukmembentuk Pansus Proyek Meikarta. Ketujuh, mendesak Presiden jokowi yang diduga intervensi proses hukum Meikarta dan PT Lippo Group. (RYO)

LeaderBoard_700x120
Loading...

Baca Juga