oleh

Kaum Milenial Wajib Menjaga Pertamina Sebagai Aset Negara

DETIKFAKTA – Aliansi Pergerakan Mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar diskusi terbuka yang membahas keberadaan Pertamina di mata kaum milenial. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), keberadaan perusahaan plat merah ini seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.

Diskusi yang diangkat oleh APMI ini mengambil tema “Upaya Membangun Energi Yang Efektif Dari Kecerdasan Anak Bangsa”. Digelar di Hotel Sofyan Cut Mutia Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Dalam diskusi ini, Yudi Syamhudi Suyuti menyoroti pemerintah sebagai pemilik Pertamina. Dikatakan di dalam UUD45 menegaskan bahwa pemerintah dibentuk untuk membuat negara yang berdaulat demi kepentingan rakyat.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini negara kita sedang dilirik oleh negara-negara maju. Hal ini disebabkan energi alternatif ternyata banyak terdapat di Indonesia,” terang Yudi.

Oleh karenanya, Yudi mengingatkan kaum milenial, semua kebijakan Pertamina, sangat dipengaruhi oleh independisi suatu negara. Menurut Undang-Undang, semua sumber daya alam termasuk energi alternatif dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga :  Managemen Lion Air Membuka Crisis Center di Nomor: 021-80820000 dan 021-80820002
“Karenanya, harus disadari oleh generasi muda. Bahwa jika kita ingin memperjuangkan keberadaan energi alternatif, dengan cara membentuk negara dengan berbasis kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat adalah pemerintah yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat,” kata Aktivis HAM ini.

Lanjut Yudi, tugas generasi muda adalah membentuk negara ini menjadi negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan cara mengawasi dan mengkritisi pejabat pemerintah agar selalu mementingkan rakyat.

“Generasi muda juga harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah jika kebijakan tersebut tidak pro rakyat. Namun juga patut diingat bahwa keberanian itu juga harus diikuti dengan pengetahuan dan literasi yang kuat,” kata Yudi.

Sementara itu Diko Nugraha menjelaskan bagaimana kaum milenial menjaga Pertamina sebagai aset negara. Ia juga menyayangkan pola pikir kaum milenial tentang fungsi dan peran perusahaan plat merah ini.

“Kaum milenial terutama mahasiswa. Jangan hanya berfikir masalah yang sederhana saja tentang Pertamina. Jangan sekedar demo karena BBM naik. Ini terlalu kecil. Jangan cuma berfikir Pertamina adalah penjual BBM,” kata Diko.

Baca Juga :  IMERC Bersama Kedubes Azerbaijan Gelar Kuliah Umum tentang Potensi Azerbaijan

Diko mengajak kaum milenial untuk berfikir kritis. Karena fungsi Pertamina mengurusi regulasi jual beli minyak, hanya 10 persen dari tugas sesungguhnya. Fungsi sesungguhnya adalah sebagai pengelola kebijakan sumber daya alam, untuk kemakmuran rakyat.

Dalam diskusi terbuka ini, Diko mengapresiasi pentapan kebijakan BBM satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini dirasa Diko mencerminkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Kita harus jujur bahwa kebijakan Pertamina soal BBM satu harga adalah sebuah kebijakan yang pro rakyat. Tentu saja ada beberapa dampak negatif yang harus ditanggung. Tapi tidak apa-apa. Yang penting untuk kesejahteraan rakyat,” puji Diko.

Namun Diko juga mengkritik beberapa kebijakan perusahaan plat merah ini. Diantaranya pemberian fasilitas tugas belajar ke luar negeri.

Baca Juga :  SD Negeri 01 Cahaya Mas Lampung Utara Nyaris Ambruk

“Bagaimana mungkin misalnya, Orang Sumatera disekolahkan di luar negeri, kemudian ditugaskan di Papua. Ini jelas memicu masalah. Ia mungkin bisa memberikan keuntungan buat perusahaan, tapi buat Papua? Dia tidak tahu adat istiadat Papua, karakteristik orang Papua dan apa yang dibutuhkan orang Papua. Ini perusahaan yang didirikan untuk mensejahterakan rakyat. Harus diingat itu,” tegas Diko.

Kepada kaum milenial, Diko juga mengingatkan agar tidak hanya mengkritisi kebijakan Pertamina dengan cara demo di Jakarta. Kaum milenial seharusnya melihat ke daerahnya masing-masing dan melihat apakah benar perusahaan negara telah mensejahterakan rakyat setempat.

“Terjun langsung ke daerah, lihat dan dengarkan. Apa benar perusahaan negara ini sudah memikirkan rakyat setempat? Kalau tidak, perjuangkan nasib mereka,” tutup Diko. (AMN)

Loading...

Baca Juga